Memanas! DPRD Karawang Desak Pengurus Baru KORPRI Bayar Penuh Hak Pensiunan Sesuai SK 2012

KARAWANG BICARA      

KARAWANG,-Polemik soal pencairan dana “kadeudeuh” atau santunan purna bhakti bagi anggota KORPRI Karawang kembali memanas. Komisi I DPRD Karawang menolak tegas rencana pengurangan nilai santunan oleh pengurus baru KORPRI dan mendesak agar hak pensiunan dibayarkan penuh sesuai SK tahun 2012.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu (10/12/2025), Komisi I menyatakan bahwa keputusan sepihak pengurus KORPRI yang baru untuk memotong nilai santunan dari Rp14 juta menjadi Rp7 juta tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Zuhri, menegaskan bahwa SK tahun 2012 tetap berlaku dan menjadi landasan sah yang wajib dipatuhi. DPRD pun memerintahkan pengurus baru untuk segera mencairkan santunan penuh tanpa pengurangan.

Sementara itu, muncul juga kabar bahwa dana santunan ditahan oleh bank penyalur. Namun, pihak Bank BJB dengan tegas membantah telah memblokir dana tersebut. Situasi ini menambah kebingungan, terlebih dengan belum jelasnya keberadaan sebagian aset milik KORPRI Karawang.

Para pensiunan berharap konflik ini segera diselesaikan dan hak-hak mereka yang telah lama mengabdi bisa segera dipenuhi.

Ferimaulana