Aep Syaepuloh membenarkan bahwa map tersebut adalah miliknya. Namun Aep menegaskan dokumen di dalamnya berkaitan dengan pengajuan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) di wilayah Karawang.
"lya map itu adalah surat pengajuan dari kita, karena kita kekurangan SPPG untuk kategori B3, terus apa salahnya? Karena salinan suratnya pun ada di saya," kata Aep, Minggu ( 7/6/2026 ).
Aep memaparkan, Kabupaten Karawang saat ini masih kekurangan 147 SPPG. Fasilitas ini sangat krusial untuk melayani kelompok B3, yakni ibu menyusui, ibu hamil, dan balita stunting, terutama di wilayah 3T ( terluar, terpencil, dan terjauh ).
"Kita memang sangat memerlukan SPPG untuk B3 dan wilayah 3T,karena kemarin portal pendaftaran online itu sudah ditutup, Deputi BGN bulan April lalu menyarankan kita untuk mengajukan. Dan surat itu lah yang kita ajukan," kata dia.
Meski kebutuhan SPPG di Karawang tergolong besar, Aep menyebutkan Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Karawang baru mengajukan 12 dapur yang masuk kategori sangat prioritas.
"Kita keperluan itu memang banyak, namun karena kita menilai mana yang sangat prioritas, itu pun yang baru kita ajukan hanya 12 dapur. Meskipun sampai saat ini belum ada tindak lanjut pasca-insiden ( penggeledahan Kepala BGN ) kemarin," ungkapnya.
Terkait keberadaan map 'Bupati Karawang' dalam proses penggeledahan oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ), Aep menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar dalam urusan birokrasi. Sebagai kepala daerah, ia mengaku sering mengirimkan dokumen serupa ke berbagai kementerian demi kepentingan pembangunan daerah.
"Itu wajar saja. Kan bukan hanya di BGN, kemarin juga saya ajukan ke Danantara terkait kerja sama penanganan sampah, ke Kementerian PU terkait pagar laut, bahkan juga ke Kemensos terkait dengan sekolah rakyat. Map-nya sama keperluannya sama," paparnya. ( par )