Pertanyaan tajam pun mencuat: Ke mana pengawas teknis dari Bidang SDA? Mengapa pelanggaran sedasar ini lolos? Apakah pengawasan hanya formalitas di atas kertas?
Jika Dr. Aries selaku penanggung jawab teknis tidak mampu memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi, lalu apa fungsinya Bidang SDA? Apakah hanya sebagai stempel legalitas dan pelindung rekanan?
Lebih miris lagi, tidak ada respons tegas, instruksi penghentian pekerjaan, atau teguran terbuka kepada pelaksana. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa proyek ini berjalan dalam pengawasan “tutup mata” — antara pembiaran dan kemungkinan kompromi.
Masyarakat berhak marah. Uang rakyat bukan untuk membiayai proyek yang dikerjakan asal jadi dan lolos dari tanggung jawab teknis. Jika proyek sebesar ini saja diawasi secara sembrono, bagaimana dengan proyek-proyek kecil di pelosok?
Sudah saatnya Bupati Karawang, Inspektorat, hingga APH mengevaluasi dan mengaudit peran Bidang SDA di bawah Dr. Aries. Pengabaian seperti ini tidak hanya merugikan anggaran, tapi juga mencoreng citra pemerintahan daerah.
Karawang butuh pejabat yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme, bukan yang hanya sibuk seremonial, lalu abai di lapangan.
Penulis:Ferimaulana