Pembangunan RKB SD Negeri Sukaluyu III dari Pokir Dewan melalui Disdikbud saat ini sedang dalam pelaksanaan

Pembangunan RKB SD Negeri Sukaluyu III dari Pokir Dewan melalui Disdikbud saat ini sedang dalam pelaksanaan

KARAWANG BICARA      

karawang | Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Sukaluyu III dari Pokok pikiran (Pokir) Dewan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sedang dalam pelaksanaan, yang mana proyek tersebut dilaksanakan oleh atas nama CV Arkaam Watamaam dengan nilai kontrak Rp 384.292.000,- dan waktu pelaksanaan pekerjaan hingga 22 September. 

     

Pelaksanaan kegiatan pembangunan RKB tersebut sempat terhenti, dimungkinkan berkaitan dengan finansial dari pihak kontraktor, namun pelaksanaan kegiatan saat ini sedang dikerjakan, bukan berarti mangkrak seperti yang disangkakan, karena masih ada waktu pelaksanaan pekerjaan  hingga bulan September. 

      

JK Pelaksana atau kontraktor kegiatan pembangunan RKB tersebut saat dikonfirmasi karawangbica.com, Jum'at (28/8) melalui ponsel mengatakan, proyek pembangunan RKB SD Negeri Sukaluyu III itu memang pekerjaan saya, tapi jangan diasumsikan mangkrak karena, masih ada waktu pelaksanaan hingga bulan september, kalau waktu pelaksanaan sudah habis dari waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak tapi belum juga selesai dan tidak dikerjakan, itu baru namanya mangkrak, akan tetapi walaupun waktu pelaksanaan sudah habis tapi masih dikerjakan resikonya perusahaan kita akan kena denda sesuai aturan yang berlaku, sekarang bangunan RKB tersebut sedang dalam pelaksanaan, memang beberapa waktu sempat tertunda, karena finansial saja, tapi kan waktu pelaksanaan masih panjang, saya yakin pelaksanaan kegiatan RKB ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, jelasnya.  Tata

Bupati Aep Kukuhkan Tim Penggerak Literasi Daerah, Dorong Peningkatan Kualitas SDM

Bupati Aep Kukuhkan Tim Penggerak Literasi Daerah, Dorong Peningkatan Kualitas SDM

KARAWANG BICARA      

karawang | Bupati Aep Kukuhkan Tim Penggerak Literasi Daerah, Dorong Peningkatan Kualitas SDM 

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengukuhkan Tim Penggerak Literasi Daerah Kabupaten Karawang sekaligus membuka Workshop Peningkatan Kompetensi Literasi Sains dan Numerasi bagi guru Matematika, Fisika, IPA, dan IPAS se-Kabupaten Karawang. 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Husni Hamid, Kamis (27/8/2026), tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pekan Literasi Kabupaten Karawang Tahun 2026 dengan tema "Mesin Penggerak Perubahan Budaya Literasi Kabupaten Karawang". 

Pengukuhan Tim Penggerak Literasi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 1003.3.3.2/Kep.598-Hub/2025. Sementara workshop diikuti 90 guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Karawang, dengan menghadirkan narasumber dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Bupati Aep mengatakan, penguatan budaya literasi membutuhkan komitmen dan kerja bersama dari berbagai pihak, terutama para guru sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

la mengapresiasi panitia pelaksana yang dinilai mampu menjalankan kegiatan dengan tertib dan disiplin. 

"Segala sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya meyakini Karawang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penopang utama ibu kota," kata Bupati Aep. 

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

"Saya sering menyampaikan, kita ini bukan Superman, tetapi Superteam. Keberhasilan bisa dihasilkan dari kebersamaan," ujarnya. 

Selain meningkatkan kompetensi guru, Pemkab Karawang juga menyiapkan penguatan sarana pendukung literasi. Bupati Aep menyampaikan rencana pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah yang lebih modern pada tahun depan. 

"Insyaallah tahun depan kami juga akan membuat perpustakaan dengan anggaran kurang lebih Rp5 sampai Rp6 miliar. Kalau fasilitasnya ada, guru penggeraknya ada, dan timnya ada, insyaallah gerakan literasi ini bisa semakin kuat," katanya. 

Bupati Aep berharap pengukuhan Tim Penggerak Literasi Daerah dan workshop tersebut tidak b (par)

Lampu PJL yang mati di Perum Puri Kosambi II sudah diperbaiki oleh Dinas PTKP

Lampu PJL yang mati di Perum Puri Kosambi II sudah diperbaiki oleh Dinas PTKP

KARAWANG BICARA      

karawang | Berdasarkan permohonan warga lampu Penerangan Jalan Lingkungan melalui aplikasi CIPRO CAANG DPRKP Kabupaten Karawang akhirnya Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) yang mati di perum puri Kosambi II sudah menyala, karena kesigapan pihak dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) . 

     

Kinerja Dinas PRKP mendapat apresiasi masyarakat perum tersebut, dan mengucapkan Terima kasih kepada pihak dinas PRKP yang sudah merespon kebutuhan masyarakat perum. 

     

Sarbek salah seorang warga perum kepada karawangbicara.com, Rabu (26/8) menyampaikan, kami warga perum puri kosambi II berterima  kasih kepada pihak dinas PRKP yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat perum, jadi lampu yang mati sekitar tujuh titik di lingkungan perum, sekarang sudah menyala kembali, sehingga di lingkungan perum saat ini terang kembali saat malam hari, ujarnya. 

     

Y. Sugara dari pihak Dinas PRKP mengatakan kepada karawangbicara.com diwaktu yang sama mengatakan, kami siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal, selagi matrial di dinas masih tersedia, untuk pelayanan kepada masyarakat, ujarnya. Tata

Bupati Aep Cek Pembangunan Jembatan Harmoni Desa Wadas, Pastikan Sesuai Spesifikasi

Bupati Aep Cek Pembangunan Jembatan Harmoni Desa Wadas, Pastikan Sesuai Spesifikasi

KARAWANG BICARA      

karawang | Bupati Aep Cek Pembangunan Jembatan Harmoni Desa Wadas, Pastikan Sesuai Spesifikasi 

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE., bersama rombongan melakukan pengecekan pembangunan Jembatan Harmoni Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Senin (24/8/2026). 

Pengecekan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan jembatan berjalan sesuai rencana, baik dari sisi kualitas pekerjaan, spesifikasi teknis maupun waktu pelaksanaan. 

Jembatan Harmoni memiliki panjang 12 meter dan lebar 5,5 meter. Pembangunan jembatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2026 dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender. 

Dalam pengecekan tersebut, Bupati Aep melihat langsung kondisi dan tahapan pekerjaan di lokasi. la juga berdialog dengan pihak pelaksana untuk memastikan setiap tahapan pembangunan dikerjakan dengan baik dan tidak mengabaikan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. 

Bupati Aep menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya harus selesai tepat waktu, tetapi juga harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. 

"Yang paling penting pekerjaan ini harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kita ingin jembatan ini benar-benar kuat, aman dan bisa digunakan masyarakat dalam waktu yang panjang," tegasnya. 

Menurut Bupati, Jembatan Harmoni merupakan salah satu infrastruktur yang sangat dinantikan masyarakat. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. 

Karena itu, la meminta agar pekerjaan dilakukan secara sungguh-sungguh dan memperhatikan aspek keselamatan selama proses pembangunan maupun setelah jembatan selesai digunakan. 

"Ini ditunggu masyarakat. Jadi saya minta dikerjakan dengan baik, sesuai perencanaan dan spesifikasi. Jangan hanya mengejar cepat selesai, tetapi kualitas juga harus menjadi perhatian utama," ujarnya. 

Bupati juga meminta jajaran terkait untuk terus melakukan pengawasan selama proses pembangunan berlangsung. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan pekerjaan di lapangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (par)

Bupati Aep Bagikan Modul Pembelajaran Gratis, Ringankan Beban Orang Tua Siswa

Bupati Aep Bagikan Modul Pembelajaran Gratis, Ringankan Beban Orang Tua Siswa

KARAWANG BICARA      

karawang | Bupati Aep Bagikan Modul Pembelajaran Gratis, Ringankan Beban Orang Tua Siswa 

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE., membagikan langsung modul pembelajaran gratis kepada siswa SDN Nagasari VI dan SMPN 5 Karawang Barat, Senin (24/8/2026). 

Penyerahan modul tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karawang membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa sekaligus meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua.

Bupati Aep tidak hanya menyerahkan modul, tetapi juga masuk ke ruang kelas dan berdialog langsung dengan para siswa. la ingin mengetahui tanggapan siswa setelah menerima modul pembelajaran gratis yang diberikan pemerintah daerah. 

"Senang tidak dapat modul pembelajaran gratis?" tanya Bupati Aep kepada para siswa. 

"Senang, Pak Bupati," jawab para siswa serentak. 

Salah seorang siswa mengatakan, modul gratis membuat kegiatan belajar menjadi lebih mudah dan membantu mengurangi pengeluaran orang tua. 

"Senang karena mempermudah pelajaran, terus mengurangi biaya orang tua. Lebih ringan, tidak berat dibawa," ujarnya. 

Bupati Aep mengatakan, program modul pembelajaran gratis merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab Karawang terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat. 

Menurutnya, modul tersebut disusun melalui proses bersama para guru di Kabupaten Karawang agar materi yang diberikan dapat mendukung proses pembelajaran di sekolah. 

"Yang jelas, modul ini sudah melalui proses yang kita rapatkan bersama. Guru-guru terbaik yang menyusun soal dan materinya. Guru-guru yang hebat semuanya," kata Aep. 

la menjelaskan, modul pembelajaran yang diberikan memiliki fungsi yang sama dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sebelumnya harus dibeli oleh orang tua. 

"Buku modul yang kami berikan tidak berbeda dengan buku LKS. Jadi, ini bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran siswa," ujarnya. 

Bupati Aep menyadari kebutuhan pendidikan anak cukup besar. Selain buku pembelajaran, orang tua juga harus menyiapkan seragam, perlengkapan sekolah dan berbagai kebutuhan lainnya. 

Karena itu, Pemkab Karawang berupaya mengambil bagian dalam memenuhi salah satu kebutuhan tersebut melalui pemberian modul pembelajaran secara gratis. (par)

Penyelarasan KUA-PPAS 2027 dan Transformasi BUMD Petrogas Persada

Penyelarasan KUA-PPAS 2027 dan Transformasi BUMD Petrogas Persada

KARAWANG BICARA      

karawang | Penyelarasan KUA-PPAS 2027 dan Transformasi BUMD Petrogas Persada 

Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Senin (24/8/2026) sore. 

Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan DPRD Karawang dan dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE., Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekda, Kepala OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa, hingga pimpinan BUMN/BUMD dan insan pers. 

Selain menyepakati KUA-PPAS 2027, agenda rapat paripurna menetapkan Perubahan Propemperda Tahun 2026 terkait transformasi badan hukum PD Petrogas Persada Karawang menjadi PT.Karawang Energi Persada (Perseroda) guna menyesuaikan kebutuhan regulasi dan memperkuat kapabilitas BUMD. 

Bupati menyampaikan bahwa penurunan angka defisit ini menunjukkan komitmen pengelolaan fiskal yang prudent dan cermat. Celah defisit diharapkan dapat teratasi dengan penetapan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat mendatang. 

Penyusunan KUA-PPAS 2027 didasarkan pada capaian pembangunan Karawang tahun 2025 (Pertumbuhan Ekonomi 5,06%, IPM 74,59, dan Angka Kemiskinan turun ke 7,08%). Untuk tahun 2027, pembangunan Karawang difokuskan pada 5 prioritas utama, (SDM, Pelayanan Dasar, Infrastruktur, Ekonomi Lokal, Tata Kelola dan Lingkungan) 

"Tiap tahun adalah tanggung jawab moral dan jabatan yang harus kita selesaikan dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Kebijakan anggaran 2027 harus menjadi instrumen memperkuat transformasi pembangunan Karawang," tegas bupati. (par)

Pembangunan Normalisasi Drainase Dusun Leuwi Asem Dikerjakan Jasa Kontruksi CV. Bintang Suraya Diduga Tidak Peduli Dengan Peraturan K3 dan APD

Pembangunan Normalisasi Drainase Dusun Leuwi Asem Dikerjakan Jasa Kontruksi CV. Bintang Suraya Diduga Tidak Peduli Dengan Peraturan K3 dan APD

KARAWANG BICARA      

karawang | Proyek pembangunan normalisasi drainase dusun Leuwi asem RT 06/RW 02 desa Parungsari kecamatan telukjambe barat milik dinas PUPR yang di kerjakan rekanan jasa kontruksi CV. Bintang Suraya.

Pembangunan normalisasi drainase yang dikerjakan oleh pelaksana kontruksi CV. Bintang Suraya dengan nilai kontrak RP. 188.978.000 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh depan ribu rupiah) anggaran yang bersumber APBD Karawang tahun 2026.

Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek normalisasi drainase di dusun Leuwi asem desa Parungsari kecamatan Telukjambe Barat menjadi sorotan awak media, pasalnya hasil pantauan awak media Senin (24/08/2026) di lokasi proyek sejumlah pekerja satupun tidak terlihat ada yang menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat melaksanakan pekerjaan.

Proyek pembangunan normalisasi drainase dusun Leuwi asem yang dikerjakan oleh pelaksana kontruksi CV. Bintang Suraya  diduga tidak peduli dengan peraturan K3 dan APD.

Pelaksana kontruksi CV. Bintang Suraya yang diduga tidak peduli dengan peraturan  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek normalisasi drainase yang riskan dengan kecelakaan.

Pekerja berisiko tinggi terkena cedera, tertimpa material, atau mengalami kecelakaan. Perusahaan jasa konstruksi wajib mematuhi standar keselamatan sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja demi melindungi semua pihak di area kerja. 

Dan terlihat langsung oleh awak media dilokasi proyek Kurangnya kesadaran dan pengawasan dari mandor atau pimpinan di lapangan serta dari pengawas dinas PUPR khususnya bidang SDA.

Proyek normalisasi drainase milik dinas PUPR  yang di kerjakan oleh pelaksana kontruksi CV. Bintang Suraya yang diduga tidak peduli dengan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Alat Pelindung Diri (APD) diduga melanggar hukum di Indonesia. 

Meski proyek normalisasi drainase skalanya kecil seperti proyek turap tetap memiliki risiko fatal bagi pekerja dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana bagi penyedia jasa konstruksi.

Bahkan pantauan awak media dilokasi proyek normalisasi drainase, saat pemasangan batu kali atau betu belah masih ada genangan air dan batu kali langsung ditancapkan kelumpur dan diduga tidak adanya lantai kerja atau pasir urug. (par)