17 Koperasi Desa di Karawang Terima Truk Operasional, Dorong Percepatan Ekonomi Desa

17 Koperasi Desa di Karawang Terima Truk Operasional, Dorong Percepatan Ekonomi Desa

KARAWANG BICARA      

KARAWANG – Kabar menggembirakan datang bagi penguatan ekonomi desa di Kabupaten Karawang. Sebanyak 17 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini resmi memiliki armada truk operasional sebagai sarana penunjang distribusi hasil usaha masyarakat.

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Karawang, Kodim 0604/Karawang, serta dukungan dari sektor swasta. Kehadiran armada ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi berbagai kendala distribusi yang selama ini dihadapi koperasi desa, sekaligus mempercepat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Serah terima bantuan dilaksanakan di Ruang Data Makodim 0604/Karawang pada Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Naryanto, Asisten Daerah II Kabupaten Karawang H. Arifin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muhamad Syaefulloh, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Eka Sanatha, serta perwakilan dari PT Hino Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, para pemangku kepentingan menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan dunia usaha menjadi bukti nyata bahwa pembangunan desa kini dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Sebanyak 17 desa penerima bantuan tersebar di berbagai kecamatan di Karawang, meliputi Desa Balonggandu (Jatisari), Curug, Karanganyar, dan Gintungkerta (Klari), Margasari (Karawang Timur), Cilewo dan Cariumulya (Telagasari), Ciptasari (Pangkalan), Sukamerta dan Pasirawi (Rawamerta), Banyuasih dan Cicinde Selatan (Banyusari), Karangjaya (Pedes), Sukakerta (Cilamaya Wetan), Pasirtanjung dan Lemahmukti (Lemahabang), serta Walahar (Klari).

Dengan adanya armada truk operasional ini, koperasi desa diharapkan tidak lagi mengalami kendala dalam mengangkut hasil pertanian, produk UMKM, maupun komoditas unggulan lainnya. Selain mempercepat distribusi, bantuan ini juga diyakini mampu menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan usaha desa.

Lebih jauh, program ini membuka peluang lebih luas bagi produk-produk lokal untuk menembus pasar yang lebih besar, baik di tingkat regional maupun nasional. Pemerintah berharap, ke depan koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi mandiri yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ferimaulana

Kick Off Penanganan Stunting, Fokus pada Ibu Hamil dan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Karawang

Kick Off Penanganan Stunting, Fokus pada Ibu Hamil dan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Karawang

KARAWANG BICARA      

Karawang – Kamis 09/04/2026 Upaya percepatan penurunan angka stunting terus digencarkan. Salah satunya melalui kegiatan kick off program penanganan stunting yang menitikberatkan pada intervensi terhadap ibu hamil serta pemenuhan gizi pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menekan angka stunting di wilayah Karawang. Program tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah ada, tetapi juga menitikberatkan pada pencegahan sejak dini.

Dalam keterangannya, narasumber menyampaikan bahwa salah satu strategi utama yang dilakukan adalah pemberian bantuan pangan lokal kepada ibu hamil. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi, sehingga dapat mencegah risiko stunting pada anak sejak dalam kandungan.

“Program ini merupakan bagian dari upaya konkret dalam penanganan dan penurunan stunting. Salah satu fokusnya adalah pemberian bantuan pangan lokal bagi ibu hamil,” ujarnya.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada periode krusial yaitu 1000 Hari Pertama Kehidupan, yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pada fase ini, pemenuhan gizi yang optimal sangat menentukan tumbuh kembang anak di masa depan.

Melalui program ini, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait berupaya memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu hamil dan keluarga, juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

Diharapkan, dengan adanya kegiatan kick off ini, penanganan stunting di Karawang dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan hingga tahun 2026 mendatang.

Program ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan unggul di masa depan.

Ferimaulana

Lapas Kelas II Karawang Gelar Aksi Bersih Fasilitas Umum, Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62‎

Lapas Kelas II Karawang Gelar Aksi Bersih Fasilitas Umum, Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62‎

KARAWANG BICARA      

KARAWANG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Karawang menggelar kegiatan bersih-bersih fasilitas umum dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026, Kamis (9/4/2026).

‎

‎Kegiatan tersebut melibatkan warga binaan pemasyarakatan, masyarakat sekitar, serta Tim Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang. Aksi sosial ini menjadi wujud kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya mempererat sinergi antara Lapas dengan masyarakat.

‎

‎Kepala Lapas Karawang, Christo Viktor Nixon Tioar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

‎

‎“Melalui kegiatan bersih-bersih ini, kami ingin menanamkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada warga binaan, sekaligus menunjukkan bahwa mereka juga dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

‎

‎Ia menambahkan, momentum ini juga menjadi sarana pembinaan karakter bagi warga binaan agar lebih siap kembali ke tengah masyarakat dengan sikap yang lebih baik.

‎

‎Sementara itu, Ketua Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang, Candra Caniago, SH, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi langkah Lapas Karawang yang melibatkan berbagai elemen dalam aksi sosial ini.

‎

‎“Kami sangat mendukung kegiatan seperti ini karena selain menjaga kebersihan lingkungan, juga memperkuat kolaborasi antara Lapas, Karang Taruna, dan masyarakat. Ini menjadi contoh positif bahwa kebersamaan dapat membawa manfaat besar,” ungkapnya.

‎

‎Kegiatan bersih-bersih ini difokuskan pada sejumlah fasilitas umum dan area lingkungan sekitar, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.

‎

‎Melalui peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini, Lapas Kelas II Karawang menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat.

‎

‎Karnata, Renal

Kick Off PMT di Posyandu Nusa Indah 19, Upaya Cegah Stunting di Karangpawitan

Kick Off PMT di Posyandu Nusa Indah 19, Upaya Cegah Stunting di Karangpawitan

KARAWANG BICARA      

KARAWANG – Kepala Puskesmas (Kapus) Karawang Barat, Asep, didampingi Kepala Kelurahan Karangpawitan, Yadi Cahyadi, secara resmi membuka kegiatan Kick Off Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang digelar di Posyandu Nusa Indah 19, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kamis (9/4/2026).

‎

‎Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Karawang Barat Lilis Kulsum, Babinsa Hendri AS, Bhabinkamtibmas Ujang Solihin, MP Karno, Sutardi selaku unsur kesejahteraan sosial kecamatan, serta para kader posyandu.dan turut hadir para mahasiswa Horizon karawang. 

‎

‎Dalam sambutannya, kepala puskesmas (KAPUS) Asep menyampaikan bahwa program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi balita dan ibu hamil. Ia menegaskan, PMT menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan generasi masa depan.

‎

‎“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan gizi seimbang. PMT bukan hanya sekadar pemberian makanan, tetapi juga edukasi agar pola makan sehat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Asep.

‎

‎Sementara itu, Kepala Kelurahan Karangpawitan, Yadi Cahyadi, dalam pemaparannya mengapresiasi sinergi antara puskesmas, pemerintah kelurahan, dan para kader posyandu dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

‎Ia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

‎

‎“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya di bidang kesehatan. Kami berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

‎

‎Kegiatan Kick Off PMT ini juga diisi dengan pemberian makanan tambahan secara simbolis kepada sasaran penerima manfaat, serta edukasi terkait pentingnya gizi seimbang bagi keluarga.

‎

‎Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan angka risiko stunting di wilayah Karangpawitan dapat terus ditekan, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan semakin meningkat.

‎

‎Penulis 

‎Karnata, Renal

Dari Tangis ke Harapan: Aksi Cepat Puskesmas Kutawaluya Selamatkan Bayi Penderita Jantung Bocor di Karawang

Dari Tangis ke Harapan: Aksi Cepat Puskesmas Kutawaluya Selamatkan Bayi Penderita Jantung Bocor di Karawang

KARAWANG BICARA      

Karawang - Di tengah kisah pilu yang sempat menyita perhatian, secercah harapan kini muncul untuk Sri Nuryeni, bayi 8 bulan penderita jantung bocor asal Dusun Cibanteng III, Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya.

Penanganan yang semula terhambat kini mulai menunjukkan perkembangan positif berkat gerak cepat tenaga kesehatan.

UPTD Puskesmas Kutawaluya tampil di garis depan, tak hanya memberikan pendampingan medis, tetapi juga membongkar hambatan administrasi yang selama ini membelit keluarga pasien.

Kepala UPTD Puskesmas Kutawaluya, dr. Hasan Hariri, menegaskan bahwa pihaknya langsung turun tangan sejak awal kasus ini mencuat ke publik.

“Alhamdulillah tim kami sudah turun. Kami sudah dua kali mendampingi ke RSUD, dan selanjutnya dijadwalkan kontrol kembali pada tanggal 15 April,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Langkah konkret pun dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari pengurusan Universal Health Coverage (UHC), pembuatan surat rujukan, hingga pendampingan langsung ke RSUD Kabupaten Karawang. Sri Nuryeni bahkan telah menjalani serangkaian pemeriksaan penting pada 30 Maret 2026, termasuk pemeriksaan dokter anak, laboratorium, dan radiologi.

Tak berhenti di situ, pada 1 April 2026, ia dirujuk ke poli jantung dan poli gizi untuk penanganan lanjutan dengan pengawalan penuh dari tim puskesmas. Kontrol berikutnya dijadwalkan pada 15 April 2026 untuk memastikan perkembangan kesehatannya.

Yang menarik perhatian publik, penanganan ini tidak hanya berfokus pada medis semata. Puskesmas Kutawaluya juga menggerakkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah desa dan kecamatan guna menyelesaikan persoalan administrasi keluarga, mulai dari pembuatan Kartu Keluarga hingga pengajuan bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Koordinasi sudah kami lakukan dengan desa dan kecamatan. Pengajuan bantuan ke Baznas juga sudah kami antar sejak kemarin,” tambah dr. Hasan Hariri.

Langkah cepat ini menjadi bukti bahwa kehadiran negara melalui layanan kesehatan dasar bisa memberikan dampak nyata. Di tengah keterbatasan, kolaborasi lintas sektor mampu membuka jalan bagi pasien kecil seperti Sri Nuryeni untuk mendapatkan haknya.

Kini, kisah Sri Nuryeni tak lagi hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang harapan, bahwa kepedulian dan respons cepat dapat menyelamatkan masa depan seorang anak.

Penulis: Alim

Tangis Bayi 8 Bulan di Karawang: Terlilit Biaya dan Birokrasi, Berjuang Lawan Jantung Bocor Sejak Lahir

Tangis Bayi 8 Bulan di Karawang: Terlilit Biaya dan Birokrasi, Berjuang Lawan Jantung Bocor Sejak Lahir

KARAWANG BICARA      

Karawang - Duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga di Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Seorang bayi perempuan berusia 8 bulan, Sri Nuryeni, harus bertarung melawan penyakit jantung bocor sejak lahir, di saat hidupnya seharusnya dipenuhi tawa dan kasih sayang.

Namun kenyataan berkata lain. Hari-hari Sri Nuryeni justru diwarnai dengan keluar masuk fasilitas kesehatan. Sang ibu, Karti (43), mengungkapkan bahwa putrinya telah dua kali menjalani pengobatan di RSUD Kabupaten Karawang. Sayangnya, kondisi sang bayi belum membaik dan masih membutuhkan penanganan dokter spesialis.

“Sejak lahir sudah berobat. Sudah dua kali dibawa ke RSUD Karawang, dan didiagnosis jantung bocor,” ujar Karti dengan suara lirih, Kamis (9/4/2026).

Di tengah perjuangan melawan penyakit, keluarga ini juga dihimpit persoalan ekonomi yang berat. Biaya pengobatan lanjutan menjadi beban yang tak sanggup mereka pikul. Lebih dari itu, rumitnya persoalan administrasi semakin memperpanjang penderitaan.

“Saya tidak punya biaya. Semoga ada bantuan agar anak saya bisa sembuh,” ucap Karti penuh harap.

Kondisi ini mengundang keprihatinan Kepala Desa Mulyajaya, Endang “Macan Kumbang”. Ia menilai, kasus ini menjadi cerminan nyata masih lemahnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat kecil.

“Saya sangat prihatin. Bayi 8 bulan sudah menderita jantung bocor. Dari pihak desa, kami hanya mampu membantu kebutuhan dasar. Untuk pengobatan, jelas membutuhkan biaya besar dan penanganan dokter spesialis,” ungkapnya.

Ia pun mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, agar tidak tinggal diam melihat kondisi ini.

“Kami berharap ada kepedulian nyata dari pemerintah dan semua pihak agar anak ini segera mendapatkan penanganan maksimal dan memiliki harapan untuk sembuh,” tegas Endang.

Kisah Sri Nuryeni bukan sekedar cerita pilu, tetapi tamparan keras bagi sistem pelayanan kesehatan. Di tengah berbagai program jaminan kesehatan, masih ada masyarakat yang terhalang biaya dan birokrasi untuk mendapatkan hak dasar mereka.

Kini, nasib Sri Nuryeni menjadi perhatian publik. Harapan pun bertumpu pada kepedulian banyak pihak, agar tangis bayi kecil ini bisa berubah menjadi senyum, dan ia mendapat kesempatan hidup yang lebih layak.

Penulis: Alim

Izin Menyusul, Proyek Jalan Dulu: PT Pertiwi Lestari Minta Maaf di Tengah Tekanan Publik

Izin Menyusul, Proyek Jalan Dulu: PT Pertiwi Lestari Minta Maaf di Tengah Tekanan Publik

KARAWANG BICARA      

Karawang - Setelah polemik yang memanas dan memicu gelombang protes, perwakilan operator PT Pertiwi Lestari akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka atas pemasangan kabel fiber optik tanpa izin resmi di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Senin (6/4/2026).

Pengakuan tersebut sekaligus memperkuat dugaan warga: proyek lebih dulu berjalan, sementara perizinan justru menyusul di belakang.

“Kami mohon maaf atas adanya kabel fiber optik yang mungkin belum ada izinnya. Ini karena keterbatasan akses di lapangan, namun kami pastikan proses perizinan akan segera kami tempuh,” ujar perwakilan operator.

12 Operator Terlibat, Legalitas Dikejar Belakangan

Fakta mencengangkan lainnya turut terungkap. Sekitar 12 operator disebut terlibat dalam pemasangan jaringan di wilayah tersebut. Kini, seluruhnya berjanji akan segera mengurus izin resmi kepada pemerintah desa.

Pihak operator mengklaim telah menjalin komunikasi intensif dengan Kepala Desa Wanasari dalam beberapa hari terakhir, termasuk kunjungan langsung sejak Kamis hingga Minggu.

“Tinggal kami lanjutkan secara administratif,” ungkap mereka.

Namun pernyataan ini justru memantik pertanyaan publik: mengapa prosedur hukum tidak dijadikan langkah awal, melainkan baru ditempuh setelah proyek berjalan dan menuai protes?

Dalih Teknis Dipertanyakan

Operator berdalih adanya kendala di lapangan menjadi penghambat proses perizinan. Sayangnya, alasan tersebut tidak dijelaskan secara rinci.

Di sisi lain, warga menilai proyek infrastruktur, terlebih yang menyentuh wilayah desa, seharusnya menjadikan legalitas sebagai fondasi utama sebelum pelaksanaan, bukan sekedar formalitas belakangan.

APDESI Bongkar Dugaan Intimidasi

Ketua DPD APDESI Merah Putih Jawa Barat, Sukarya WK, yang juga Kepala Desa Wanasari, menegaskan persoalan ini tidak hanya soal administrasi.

Ia mengungkap adanya dugaan intimidasi hingga tindakan kekerasan terhadap perangkat desa yang mempertanyakan proyek tersebut.

“Kami datang bukan untuk menyerang. Tapi jangan sampai perangkat desa diperlakukan seperti maling, apalagi sampai ada pengeroyokan,” tegasnya.

Sukarya juga menyebut pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat kepada perusahaan, namun tidak mendapat respons memadai sebelum konflik mencuat ke publik.

Solidaritas Desa Menguat, Jalur Hukum Ditempuh

Kasus ini memicu solidaritas luas dari aparatur desa se-Jawa Barat. Pesannya jelas: jika satu desa ditekan, desa lain siap bergerak bersama.

Terkait dugaan penganiayaan, APDESI memastikan proses hukum tetap berjalan.

“Kalau soal penganiayaan, itu jalur hukum. Kita negara hukum,” ujar Sukarya.

Damai atau Bara Konflik Baru?

Permintaan maaf dari operator kini menjadi pintu awal meredakan ketegangan. Namun publik belum sepenuhnya puas.

Sorotan kini mengerucut pada tiga hal krusial:

• Apakah izin benar-benar akan diselesaikan secara sah?

• Bagaimana penanganan dugaan kekerasan terhadap perangkat desa?

• Akankah kasus ini menjadi preseden bagi proyek-proyek lain di desa?

Kasus ini telah melampaui persoalan teknis semata. Ia menjelma menjadi pertaruhan besar antara kedaulatan desa, kepatuhan hukum perusahaan, dan perlindungan aparatur di akar rumput.

Karawang kini bukan sekedar lokasi proyek, melainkan panggung ujian: apakah keadilan benar-benar ditegakkan, atau kembali dikalahkan oleh kepentingan.

Penulis: Alim