Pembangunan Normalisasi Drainase Dusun Leuwi Asem Dikerjakan Jasa Kontruksi CV. Bintang Suraya Diduga Tidak Peduli Dengan Peraturan K3 dan APD

Pembangunan Normalisasi Drainase Dusun Leuwi Asem Dikerjakan Jasa Kontruksi CV. Bintang Suraya Diduga Tidak Peduli Dengan Peraturan K3 dan APD

KARAWANG BICARA      

karawang | Proyek pembangunan normalisasi drainase dusun Leuwi asem RT 06/RW 02 desa Parungsari kecamatan telukjambe barat milik dinas PUPR yang di kerjakan rekanan jasa kontruksi CV. Bintang Suraya.

Pembangunan normalisasi drainase yang dikerjakan oleh pelaksana kontruksi CV. Bintang Suraya dengan nilai kontrak RP. 188.978.000 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh depan ribu rupiah) anggaran yang bersumber APBD Karawang tahun 2026.

Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek normalisasi drainase di dusun Leuwi asem desa Parungsari kecamatan Telukjambe Barat menjadi sorotan awak media, pasalnya hasil pantauan awak media Senin (24/08/2026) di lokasi proyek sejumlah pekerja satupun tidak terlihat ada yang menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat melaksanakan pekerjaan.

Proyek pembangunan normalisasi drainase dusun Leuwi asem yang dikerjakan oleh pelaksana kontruksi CV. Bintang Suraya  diduga tidak peduli dengan peraturan K3 dan APD.

Pelaksana kontruksi CV. Bintang Suraya yang diduga tidak peduli dengan peraturan  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek normalisasi drainase yang riskan dengan kecelakaan.

Pekerja berisiko tinggi terkena cedera, tertimpa material, atau mengalami kecelakaan. Perusahaan jasa konstruksi wajib mematuhi standar keselamatan sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja demi melindungi semua pihak di area kerja. 

Dan terlihat langsung oleh awak media dilokasi proyek Kurangnya kesadaran dan pengawasan dari mandor atau pimpinan di lapangan serta dari pengawas dinas PUPR khususnya bidang SDA.

Proyek normalisasi drainase milik dinas PUPR  yang di kerjakan oleh pelaksana kontruksi CV. Bintang Suraya yang diduga tidak peduli dengan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Alat Pelindung Diri (APD) diduga melanggar hukum di Indonesia. 

Meski proyek normalisasi drainase skalanya kecil seperti proyek turap tetap memiliki risiko fatal bagi pekerja dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana bagi penyedia jasa konstruksi.

Bahkan pantauan awak media dilokasi proyek normalisasi drainase, saat pemasangan batu kali atau betu belah masih ada genangan air dan batu kali langsung ditancapkan kelumpur dan diduga tidak adanya lantai kerja atau pasir urug. (par)

Dinas PRKP Bidang PSU Ciut Tidak Berani Tegur Pelaksana Kontruksi CV. Hapidz Jaya Perkasa Yang Diduga Sepelekan Perturan K3 & APD Proyek Pemagaran TPU

Dinas PRKP Bidang PSU Ciut Tidak Berani Tegur Pelaksana Kontruksi CV. Hapidz Jaya Perkasa Yang Diduga Sepelekan Perturan K3 & APD Proyek Pemagaran TPU

KARAWANG BICARA      

karawang | Pembangunan proyek pemagaran TPU karang mulang dusun karajan RT 002/RW 007 desa Cikampek kota kecamatan Cikampek proyek pembangunan ini milik dinas PRKP yang dikerjakan oleh rekanan.

Proyek pembangunan pemagaran TPU dusun karajan yang di kerjakan oleh pelaksana kontruksi CV. Hapidz Jaya Perkasa diduga sepelekan peraturan K3 dan APD.

Dinas PRKP bidang PSU diduga ciut tidak berani tegur pelaksana kontruksi CV. Hapidz Jaya perkasa yang mengerjakan proyek pemagaran yang diduga sepelekan peraturan K3 dan APD.

Hasil pantauan awak media hari Minggu (23/08/2026) dilokasi proyek terlihat jelas para pekerja proyek pembangunan pemagaran tidak ada satupun yang menggunakan alat pelindung diri (APD) serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pelaksana kontruksi CV. Hapidz Jaya perkasa yang diduga menyepelekan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pemagaran sangat berbahaya. 

Pekerja berisiko tinggi terkena cedera, tertimpa material, atau mengalami kecelakaan. Perusahaan jasa konstruksi wajib mematuhi standar keselamatan sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja demi melindungi semua pihak di area kerja. 

Alasan K3 dan APD masih disepelekan oleh pelaksana kontruksi CV. Hapidz Jaya perkasa yang diduga anggaran biaya K3  untuk menghemat pengeluaran proyek.

Dan terlihat langsung oleh awak media dilokasi proyek Kurangnya kesadaran dan pengawasan dari mandor atau pimpinan lapangan serta dari pengawas dinas terkait.

Hasil dokumentasi awak media di lapangan diduga oleh pengawas dari dinas terkait dan mandor kerja di anggap  bahwa proyek pemagaran bersifat kecil sehingga tidak butuh pengamanan ketat.

Proyek pemagaran TPU milik dinas PRKP yang di kerjakan oleh pelaksana kontruksi CV. Hapidz Jaya perkasa yang diduga sepelekan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Alat Pelindung Diri (APD) melanggar hukum di Indonesia. 

Pelanggaran ini, meski skalanya kecil seperti proyek pagar, tetap memiliki risiko fatal bagi pekerja dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana bagi penyedia jasa konstruksi. (par)

Bupati Aep Cek Peningkatan Jalan Interchange Karawang Timur, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

Bupati Aep Cek Peningkatan Jalan Interchange Karawang Timur, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

KARAWANG BICARA      

karawang | Bupati Aep Cek Peningkatan Jalan Interchange Karawang Timur, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun 

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE mengecek langsung progres pekerjaan peningkatan jalan di kawasan Interchange Tol Karawang Timur, Jumat21 Agustus 2026. 

Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karawang, dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, sekaligus menata kawasan pintu masuk menuju wilayah perkotaan Karawang. 

Bupati Aep memastikan, pekerjaan berjalan sesuai rencana dan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. "Kita ingin akses di kawasan Interchange Karawang Timur ini semakin baik, sehingga ke depan bisa memberikan dampak positif bagi kelancaran lalu lintas dan mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi," ujar Bupati Aep. 

Peningkatan jalan tersebut mencakup beberapa ruas dengan total penanganan sepanjang 416 meter, dengan lebar jalan bervariasi antara 7 hingga 9 meter pada masing-masing sisi. 

Pekerjaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2026 tersebut memiliki nilai sekitar Rp6,5 miliar, dengan waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender. 

Selain peningkatan kualitas jalan, penataan kawasan Interchange Karawang Timur juga diarahkan untuk memperbaiki sistem drainase. Hal ini dinilai penting mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu titik yang kerap mengalami genangan saat hujan dengan intensitas tinggi. 

"Jadi bukan hanya jalannya yang kita perbaiki. Drainasenya juga menjadi perhatian. Kita ingin kawasan ini lebih tertata, lebih nyaman, dan persoalan genangan yang selama ini terjadi bisa kita antisipasi," kata Bupati. 

Menurutnya, kawasan Interchange Karawang Timur memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses utama keluar-masuk kendaraan dari dan menuju Kabupaten Karawang. 

Karena itu,peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut diharapkan tidak hanya berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, tetapi juga memberikan wajah baru bagi Kabupaten Karawang. 

Bupati Aep menambahkan, penataan kawasan tersebut juga akan memperhatikan aspek estetika. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan lingkungan yang lebih tertata, kawasan Interchange Karawang Timur dihara. (par)

Eratkan Kebersamaan Lewat Lomba 17-an, ASN Pemkab Karawang Himpun Bantuan Untuk Bencana NTT

Eratkan Kebersamaan Lewat Lomba 17-an, ASN Pemkab Karawang Himpun Bantuan Untuk Bencana NTT

KARAWANG BICARA      

karawang | Eratkan Kebersamaan Lewat Lomba 17-an, ASN Pemkab Karawang Himpun Bantuan Untuk Bencana NTT 

Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar berbagai perlombaan di Plaza Pemda pada Jumat (21/8/26) pagi. 

kegiatan diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta insan media. 

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB pagi tersebut diisi dengan beragam perlombaan khas dan menghibur, seperti lomba memasak, joget tomat, memasukkan paku ke dalam botol, lomba makan kerupuk hingga memasukkan sedotan ke dalam botol. 

Antusiasme para peserta juga menciptakan suasana meriah sekaligus santai di lingkungan Pemkab Karawang. 

Selain menjadi ajang kompetisi dengan menjunjung tinggi sportivitas, momentum tersebut menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antarpegawai perangkat daerah di luar rutinitas pelayanan publik.

Dalam kegiatan tersebut juga diwarnai aksi kepedulian sosial melalui penggalangan dana dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Karawang untuk membantu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). (par)

Demokrasi Pemilihan Anggota BPD Warga Desa Parungsari Periode 2026-2034 Berjalan Lancar

Demokrasi Pemilihan Anggota BPD Warga Desa Parungsari Periode 2026-2034 Berjalan Lancar

KARAWANG BICARA      

karawang | Musyawarah pemilihan dan penetapan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa keanggotaan 2026-2034 Desa Parungsari kecamatan Telukjambe Barat kabupaten Karawang dilaksanakan dari tanggal hari Rabu (19/08/2026) di desa Parungsari, kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh semua warga yang punya hak pilih dan personil dari Kapolsek Telukjambe Barat ikut menghadiri acara pemilihan BPD bahkan dari kasie  ketertiban" Osang Wijaya dari kecamatan Telukjambe Barat menghadirinya.

Dalam proses pemilihan, calon anggota BPD berasal dari tiga wilayah di desa Parungsari, wilayah I calon 4 orang, wilayah II calon 4 orang, dan wilayah III calon 3 orang dan calon yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 3 perempuan.

Musyawarah pemilihan dilaksanakan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip demokrasi, transparasi dan musyawarah seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan sesuai peraturan.

Panitia pelaksana"Rahmawati saat di wawancara awak media hari Rabu (19/08/2026) mengatakan untuk daftar pemilih 155 perwakilan wilayah di tambah 51 terwakikan wilayah dari perempuan total semua ada 206 dan yang terpilih dari wilayah III perempuan Novi lestari dan Rasih, dan perwakilan dari laki-laki dari wilayah I Nano Suhada dan untuk peringkat satunya Dede Supriyatna." ucapnya

Lanjut panitia harapan kami selaku panitia Mereka yang terpilih menjadi anggota BPD  bekerja sesuai tugas dan pungsinya sebagai mitra kerja dan patuh sama peraturan yang berlaku."pungkas Rahmawati ke awak media (par)

Pilkades Serentak Karawang Digelar November 2026, 67 Desa Siap Terapkan Sistem Digital

Pilkades Serentak Karawang Digelar November 2026, 67 Desa Siap Terapkan Sistem Digital

KARAWANG BICARA      

karawang | Pilkades Serentak Karawang Digelar November 2026, 67 Desa Siap Terapkan Sistem Digital

Pemerintah Kabupaten Karawang mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 yang akan digelar pada November mendatang. Sebanyak 67 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak dengan menerapkan sistem digital.

Persiapan tersebut ditandai dengan kegiatan sosialisasi Pilkades serentak yang digelar di Aula Husni Hamid, Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang, seluruh camat, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur terkait lainnya.

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE mengatakan, penerapan sistem digital dalam Pilkades merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menghadirkan proses demokrasi di tingkat desa yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas.

Menurut Aep, penerapan Pilkades digital bukan merupakan hal baru bagi Kabupaten Karawang. Sebelumnya, sistem tersebut telah diterapkan di sembilan desa dan berjalan dengan lancar. 

“Pilkades digital merupakan sebuah momentum penting dalam mewujudkan proses demokrasi di tingkat desa yang lebih transparan, akuntabel, tentunya lebih efektif dan berintegritas,” kata Aep.

Pengalaman pelaksanaan Pilkades digital di sembilan desa tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi, sekaligus menyempurnakan berbagai aspek teknis untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini.

Dengan jumlah desa yang lebih besar, Bupati Aep menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, hingga masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung. Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi secara dewasa dan tidak boleh mengganggu keamanan maupun persatuan masyarakat.

“Mari kita bersama menjaga suasana Pilkades agar tetap aman, tertib, damai, dan demokratis. Perbedaan pilihan jangan sampai memecah persatuan masyarakat,” ujarnya. (par)

Pengajuan Rehab Musholla Al- Amanah di Desa Kiara dari tahun 2024 ke Dinas PRKP belum ada Realisasi sampai saat ini

Pengajuan Rehab Musholla Al- Amanah di Desa Kiara dari tahun 2024 ke Dinas PRKP belum ada Realisasi sampai saat ini

KARAWANG BICARA      

karawang | Warga Kampung Jarong Desa Kiara Kecamatan Cilamaya kulon telah mengajukan permohonan untuk rehab Musholla Al - Amanah, yang pengajuan proposalnya dari tahun 2024  melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), namun hingga saat ini belum terealisasi, seolah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PRKP kurang memperhatikan keinginan warga sebagai tempat sarana ibadah. 

     

 Salah seorang warga jarong berinisial Ed kepada karawangbicara.com, Selasa (18/8) mengatakan, saya warga jarong desa kiara telah mengajukan permohonan proposal untuk rehab Musholla Al- Amanah dari tahun 2024, namun hingga 2026 belum ada realisasi dari pemda melalui dinas prkp, saya mewakili warga jarong mempertanyakan ke dinas prkp tidak mendapat jawaban dari pihak dinas terkait hal ini, ujarnya. 

       

Satrio pihak Dinas PRKP Bidang PSU saat dikonfirmasi karawangbicara.com diwaktu yang sama  melalui whatsapp mengatakan, anggarannya tidak ada, untuk program dinas maupun pokir tidak ada anggarannya, bahkan pokir di perubahan juga rencananya tidak ada karena tidak dikasih anggarannya, katanya.  Tata