KARAWANG BICARA

Rabu, 15 Juli 2026

Kepala OPD Hadiri Gebyar Paten Di Kecamatan Karawang Barat

karawangbicara.id | Hari ini bersama Pak Wabup, Unsur Forkopimda, Pak Sekda, dan para Kepala OPD menghadiri Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Karawang Barat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat. 

Dalam kesempatan ini, kami juga menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Karawang. Selain itu, kami melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat Kelurahan Tanjungmekar. 

Terakhir, saya juga meletakkan batu pertama pembangunan sheet pile beton di Vihara Tianjing Kupoh, Tanjungpura. Pembangunan ini bertujuan untuk membantu mencegah banjir dan melindungi kawasan sekitar dari ancaman luapan air sungai. 

Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh umat Buddha melalui Vihara Tianjing Kupoh yang telah bergotong royong mengumpulkan dana dari konsorsium sehingga pembangunan sheet pile ini dapat terwujud. Semangat kebersamaan dan kepedulian seperti inilah yang menjadi kekuatan Karawang untuk terus maju. (par)

Pembangunan Proyek P3-TGAI MekarJati Diduga Tidak Sesuai Spek, Akibat Lemahnya Pengawasan TPM

karawangbicara.id | Diduga tidak optimalnya peran Tim Pendamping Masyarakat (TIM) dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) yang serentak turun di sejumlah wilayah di kabupaten karawang menjadi sorotan adanya dugaan-dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spek.

Pelaksanaan program yang dibiayai dari anggaran APBN tahun 2026 melalui kementerian PUPR yang di laksanakan oleh kelompok tani atau penduduk sekitaran melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A) tersebut menuai sorotan di berbagai publik.

Tim Pendamping masyarakat (TIM) dalam melaksanakan tugasnya dilapangan diduga tidak optimal dalam pengawasan pekerjaan proyek P3-TGAI yang di kerjakan para kuli pemasangan batu belah atau batu kali tidak terlihatnya lantai kerja dan diduga galian pondasinya diduga tidak sesuai spek.

Berdasarkan hasil pantauan awak media Rabu (15/07/2026) dilokasi proyek, ditemukan dugaan penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan P3-TGAI Jatiasih 2 mekarjati kecamatan Karawang Barat. Pemasangan pondasi dasar maupun galian tanah yang diduga tidak sesuai dengan Spek.

Sangat di sayangkan pelaksana kegiatan P3-TGAI di desa mekarjati tersebut tidak ada di lokasi pekerjaan saat awak media mau konfirmasi, bahkan awak media sempat bertanya sama para kuli dilokasi pekerjaan' jawaban dari para kuli jawabannya tidak tahu. (par)

Selasa, 14 Juli 2026

Bupati Karawang Meninjau Langsung Progres Rulahu Desa Bayur Kidul

karawangbicara.id | Meninjau langsung progres pembangunan 8 Rumah Layak Huni di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon. Alhamdulillah, pembangunannya telah mencapai sekitar 87 persen. Sebagian rumah bahkan sudah berdiri dan hanya tinggal tahap penyempurnaan sebelum nantinya dapat dihuni. 

Program ini dibangun di atas tanah wakaf yang kami persembahkan sebagai ikhtiar untuk membantu 8 orang lansia agar memiliki rumah yang layak, aman, dan nyaman untuk ditempati. 

Insya Allah, program ini tidak berhenti di sini. Ke depan, pembangunan rumah layak huni ini akan menjadi pilot project yang akan diperluas ke tiga kecamatan lainnya. Lahan seluas 1.000 meter persegi di masing-masing kecamatan pun telah disiapkan agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. 

Semoga ikhtiar kecil ini menjadi ladang amal, membawa keberkahan, serta menghadirkan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Karena membangun rumah bukan sekadar mendirikan bangunan, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan kehidupan yang lebih bermartabat bagi masyarakat. (par)

Jumat, 10 Juli 2026

Bupati Aep Hadiri Peluncuran Biodiesel B50, Langkah Nyata Untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

karawangbicara.id | Bupati Aep Hadiri Peluncuran Biodiesel B50, Langkah Nyata Untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional 

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menghadiri peluncuran Biodiesel B50 bertajuk "Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional" di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Kamis (09/07/26). 

Peluncuran tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. 

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori Biodiesel B50. 

la menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknologi, tetapi juga menjadi bukti kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. 

"Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," ujar Presiden. 

Selain itu, Menteri ESDM Bahlil menegaskan bahwa peluncuran Biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Menurutnya, implementasi program tersebut juga berhasil mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. 

Peluncuran tersebut menandai babak baru perjalanan Indonesia menuju swasembada energi, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pelopor transisi energi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam nasional untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi bangsa. (par)

Kamis, 09 Juli 2026

Bupati Karawang Tegaskan Komitmen KPK Jadi Momentum Perubahan

karawangbicara.id | Bupati Karawang Tegaskan Komitmen KPK Jadi Momentum Perubahan 

Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan komitmen penuh untuk melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan dengan melakukan Rapat Tindak Lanjut Arahan KPK dilaksanakan di Lt3 Gedung Singaperbangsa, Kamis 09/07/2026 pagi. 

Menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Karawang meminta seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk bergerak cepat dan tidak terjebak dalam rutinitas formalitas. 

"Bupati menegaskan kita harus sama-sama terbang bersama membawa perubahan. Arahan dari KPK ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum krusial untuk berbenah," tegas Bupati. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, menjelaskan bahwa arahan strategis dari KPK yang disampaikan pada Selasa, 8 Juli 2026, wajib dilaksanakan dan di sesuaikan dengan data yang akurat. 

Mengingat anggaran tahun 2026 sudah berjalan, Pemkab Karawang bersama КРК tengah menyoroti dan mengevaluasi realisasi anggaran di tahun 2025. 

Sebagai langkah tegas, KPK dipastikan akan bersurat resmi kepada DPRD Kabupaten Karawang terkait pengelolaan Pokok Pikiran agar sepenuhnya sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang langsung bergerak cepat menyusun tindak lanjut konkret. Irda langsung menyusun Rencana Aksi pasca pembahasan antara KPK dengan Pemerintah Daerah. 

Pemkab Karawang memastikan bahwa seluruh poin arahan KPK akan diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan yang ketat. Komitmen pimpinan hari ini adalah komitmen bahwa Karawang sedang bergerak menuju era baru tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (par)

Perkuat Tata Kelola, Pemkab Karawang Siap Tindaklanjuti Arahan KPK RI

karawangbicara.id | Perkuat Tata Kelola, Pemkab Karawang Siap Tindaklanjuti Arahan KPK RI 

Pokok Pikiran DPRD merupakan salah satu media penyaluran aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen agar setiap aspirasi yang diakomodasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Komitmen tersebut diperkuat melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Tata Kelola Sektor Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dipimpin oleh Plh. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, serta dihadiri Kasatgas Korsup Wilayah II, Kasatgas Penindakan Wilayah II, dan PIC Jawa Barat Korsup Wilayah II KPK RI pada hari Rabu (08/07) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 

Dari Pemerintah Kabupaten Karawang hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, para Asisten Daerah, Inspektur, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah untuk memaparkan tata kelola perencanaan pembangunan, penganggaran APBD, pengelolaan Pokok Pikiran DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan internal. 

Bupati Karawang telah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menindaklanjuti seluruh arahan dan rekomendasi KPK melalui penyempurnaan sistem, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas perencanaan agar aspirasi masyarakat tetap dapat tersalurkan secara optimal, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan fiskal, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Plh. Direktur Korsup Wilayah II KPK RI, Pak Arief, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa menimpa siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, KPK menekankan pentingnya penguatan pencegahan melalui akuntabilitas, transparansi anggaran, penegasan regulasi, dan kepatuhan terhadap pedoman yang berlaku. (par)

Proyek Pemasangan U-ditch Tanpa Lantai Kerja Diduga Pelanggaran Standar Kontruksi

karawangbicara.id | Bidang SDA dinas PUPR sekelas pejabat PPHP dan bagian perencanaan serta bagian pengawasan sangat memalukan, lantaran pekerjaan proyek saluran drainase pemasangan Uditch di jalan Amarta RT 01/12Blok R desa Sukaluyu kecamatan Telukjambe timur yang dikerjakan oleh CV. Sangkan Putra diduga tanpa lantai kerja.

Hasil pantauan awak media karawangbicara.id kamis  ( 9/07/2026 ) terlihat di lokasi proyek saluran drainase  pemasangan U-ditch tanpa lantai kerja yang diduga melanggar standar kontruksi.

Pekerjaan proyek drainase menggunakan u-dith dijalan Amarta Blok R desa suakluyu kecamatan Telukjambe timur dikerjakan pada saat saluran air masih di penuhi air Got ( parit ).

Seharusnya pemasangan Uditch itu harus sesuai standar umum dipasang dalam keadaan saluran kering agar antara sisi u-ditch satu dengan pasangannya rapi serta pekerjaannya lebih mudah dan optimal.

Dalam dokumentasi awak media di lokasi proyek kalau pekerjaan masih ada genangan air pemasangan Uditch tersebut diduga tanpa lantai kerja.

Kalau diperencanaan dan di dalam RAB sudah di anggarkan untuk menggunakan lantai kerja akan tetapi kenyataannya dalam pekerjaan pemasangan Uditch diloksi tanpa melihat lantai kerja dilokasi proyek tersebut.

Pungsi pengawas dari dinas pupr bagian perencanaan dan pphp bidang SDA diduga bungkam, bahwa pelaksana proyek CV. Sangkan Putra dalam mengerjakan pemasangan Uditch tanpa lantai kerja, bahkan dari pihak PPHP dan pengawas terkesan diduga kongkalingkong yang diduga ada "fee". baca berita selanjutnya (par)
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done