Pemerintah Kabupaten Karawang Meraih WTP Yang Ke - 11 Kali

Pemerintah Kabupaten Karawang Meraih WTP Yang Ke - 11 Kali

KARAWANG BICARA      

karawangbicara.id | "Saya atas nama Bupati Karawang mengucapkan rasa syukur dan bangga atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kabupaten Karawang yang ke-11 kalinya secara berturut - turut. 

Predikat WTP merupakan bentuk pengakuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Capaian ini bukan semata keberhasilan kepala daerah, melainkan hasil kerja keras, komitmen, serta integritas seluruh jajaran perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. 

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh instansi pemerintah daerah, para ASN, serta DPRD yang terus menjaga sinergitas, kerja sama, dan pengawasan yang konstruktif demi kemajuan daerah yang kita cintai bersama. 

Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat semangat mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, dan terpercaya. ( par )

Viral Map' Bupati Karawang' Di rumah Eks Kepala BGN' Aep Beri Penjelasan

Viral Map' Bupati Karawang' Di rumah Eks Kepala BGN' Aep Beri Penjelasan

KARAWANG BICARA      

karawangbicara.id | Viral penampakan map bertulisan 'Bupati Karawang' tersorot kamera saat tim Kejaksaan Agung menggeledah kediaman eks Kepala Badan Gizi Nasional ( BGN ), Dadan Hindayana. Bupati Karawang Aep Syaepuloh buka suara. 

Aep Syaepuloh membenarkan bahwa map tersebut adalah miliknya. Namun Aep menegaskan dokumen di dalamnya berkaitan dengan pengajuan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) di wilayah Karawang. 

"lya map itu adalah surat pengajuan dari kita, karena kita kekurangan SPPG untuk kategori B3, terus apa salahnya? Karena salinan suratnya pun ada di saya," kata Aep, Minggu ( 7/6/2026 ). 

Aep memaparkan, Kabupaten Karawang saat ini masih kekurangan 147 SPPG. Fasilitas ini sangat krusial untuk melayani kelompok B3, yakni ibu menyusui, ibu hamil, dan balita stunting, terutama di wilayah 3T ( terluar, terpencil, dan terjauh ). 

"Kita memang sangat memerlukan SPPG untuk B3 dan wilayah 3T,karena kemarin portal pendaftaran online itu sudah ditutup, Deputi BGN bulan April lalu menyarankan kita untuk mengajukan. Dan surat itu lah yang kita ajukan," kata dia. 

Meski kebutuhan SPPG di Karawang tergolong besar, Aep menyebutkan Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Karawang baru mengajukan 12 dapur yang masuk kategori sangat prioritas.

"Kita keperluan itu memang banyak, namun karena kita menilai mana yang sangat prioritas, itu pun yang baru kita ajukan hanya 12 dapur. Meskipun sampai saat ini belum ada tindak lanjut pasca-insiden ( penggeledahan Kepala BGN ) kemarin," ungkapnya. 

Terkait keberadaan map 'Bupati Karawang' dalam proses penggeledahan oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ), Aep menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar dalam urusan birokrasi. Sebagai kepala daerah, ia mengaku sering mengirimkan dokumen serupa ke berbagai kementerian demi kepentingan pembangunan daerah. 

"Itu wajar saja. Kan bukan hanya di BGN, kemarin juga saya ajukan ke Danantara terkait kerja sama penanganan sampah, ke Kementerian PU terkait pagar laut, bahkan juga ke Kemensos terkait dengan sekolah rakyat. Map-nya sama keperluannya sama," paparnya. ( par )

Tekan Angka Stunting dan Optimalkan Kinerja, Bupati Karawang Instruksikan ASN serta Camat Maksimalkan Media Sosial

Tekan Angka Stunting dan Optimalkan Kinerja, Bupati Karawang Instruksikan ASN serta Camat Maksimalkan Media Sosial

KARAWANG BICARA      

karawangbicara.id | Pemerintah Kabupaten Karawang terus mematangkan langkah strategis dalam upaya penurunan angka stunting sekaligus mengoptimalkan keterbukaan publik terkait kinerja aparatur daerah. Dalam apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk melaporkan setiap perkembangan program kerja di tingkat wilayah kepada masyarakat. 

Salah satu instruksi tegas yang diberikan Bupati adalah kewajiban bagi seluruh camat dan kepala dinas untuk aktif menggunakan media sosial. Melalui platform digital tersebut, setiap instansi diwajibkan mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan pelayanan serta capaian program pembangunan yang ada di kecamatan masing-masing secara berkala. 

Aep Syaepuloh menegaskan bahwa publikasi tersebut tidak perlu berfokus pada figur pimpinan daerah seperti bupati atau wakil bupati. Fokus utama dari pemanfaatan media sosial ini adalah esensi kinerja nyata dari aparatur desa dan kecamatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas.

"Mulai hari ini, mainkan medsosnya masing-masing. Enggak usah melulu misalkan dengan bupati, enggak usah, atau misalkan Pak Wakil Bupati, enggak usah. Udah, mainkan aja medsosnya. Apa yang dilakukan oleh setiap kecamatan," tegas Aep, Senin ( 8/06/2026 ). 

Selain masalah keterbukaan informasi, fokus utama dalam arahan bupati kali ini adalah penanganan stunting di Kabupaten Karawang yang ditargetkan turun ke angka 8 hingga 9 persen. Pemkab Karawang mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak swasta dan organisasi kemitraan, salah satunya Asperumnas, yang turut berkontribusi nyata dalam memberikan stimulus bantuan pangan. ( par )

Beberapa Ruang Kelas SD N Tegal sawah 1 Sangat MemprihatinkanPerlu Perhatian Pemkab Karawang

Beberapa Ruang Kelas SD N Tegal sawah 1 Sangat MemprihatinkanPerlu Perhatian Pemkab Karawang

KARAWANG BICARA      

Karawang, Beberapa Ruang Kelas SD Negeri Tegal sawah 1 Desa Tegal sawah perlu perbaikan, karena kondisinya sangat memprihatinkan, dan itu sudah cukup lama, seolah kurang perhatian dari Pemerintah Kabupaten Karawang. 

     

Sekolah merupakan tempat belajar mengajar yang situasinya diharapkan aman dan nyaman, namun melihat kondisi sekolah tersebut yang seperti itu, diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari Pemkab Karawang. 

     

Diky salah seoarang Guru Sekolah tersebut, kepada Karawangbicara.com, Senin (8/6) mengatakan, beberapa ruang kelas sekolah ini sudah perlu perbaikan, karena kondisinya sudah parah, seperti ruang kelas yang satu ini sudah tidak bisa digunakan, karena kondisinya sudah mengkhawatirkan, sudah hampir satu tahun ruang kelas ini tidak dipakai, selain itu menurut Diky masih ada ruang kelas yang perlu diperbaiki, flapon nya sudah ambruk, dan kalau hujan bocor ruang jelas tersebut. 

      

Kami berharap proses belajar dan mengajar aman dan nyaman, untuk itu kami berharap perhatian pemerintah daerah dan juga dewan yang menjadi wakil rakyat melalui pokirnya, ungkapnya. Tata

Beberapa Ruang Kelas SD N Tegal sawah 1 Sangat MemprihatinkanPerlu Perhatian Pemkab Karawang

Beberapa Ruang Kelas SD N Tegal sawah 1 Sangat MemprihatinkanPerlu Perhatian Pemkab Karawang

KARAWANG BICARA      

Karawang | Beberapa Ruang Kelas SD Negeri Tegal sawah 1 Kelurahan Palumbonsari perlu perbaikan, karena kondisinya sangat memprihatinkan, dan itu sudah cukup lama, seolah kurang perhatian dari Pemerintah Kabupaten Karawang. 

     

Sekolah merupakan tempat belajar mengajar yang situasinya diharapkan aman dan nyaman, namun melihat kondisi sekolah tersebut yang seperti itu, diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari Pemkab Karawang. 

     

Diky salah seoarang Guru Sekolah tersebut, kepada Karawangbicara.com, Senin (8/6) mengatakan, beberapa ruang kelas sekolah ini sudah perlu perbaikan, karena kondisinya sudah parah, seperti ruang kelas yang satu ini sudah tidak bisa digunakan, karena kondisinya sudah mengkhawatirkan, sudah hampir satu tahun ruang kelas ini tidak dipakai, selain itu menurut Diky masih ada ruang kelas yang perlu diperbaiki, flapon nya sudah ambruk, dan kalau hujan bocor ruang jelas tersebut. 

      

Kami berharap proses belajar dan mengajar aman dan nyaman, untuk itu kami berharap perhatian pemerintah daerah dan juga dewan yang menjadi wakil rakyat melalui pokirnya, ungkapnya. Tata

Kegiatan Pengadaan Mebel untuk Sekolah Dasar di Disbud Karawang Sudah Berkontrak

Kegiatan Pengadaan Mebel untuk Sekolah Dasar di Disbud Karawang Sudah Berkontrak

KARAWANG BICARA      

Karawang, Kegiatan pengadaan mebel kursi dan meja untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Karawang sudah berkontrak, artinya pengadaan mebel tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa atau pengusaha. 

     

Adapun untuk kegiatan pengadaan mebel meja dan kursi tersebut bersumber dari APBD II dengan nilai pagu Rp 4.101.000.000,- sebanyak 5484set.

     

Dede pramiadi A. ST. MT Kabid Sarana dan Prasarana dari Disbud Karawang, saat dikonfirmasi karawangbicara.com, Jum'at (5/6) diruang kerjanya menjelaskan, untuk kegiatan pengadaan mebel tersebut dengan nilai pagu 4,1milyar sudah berkontrak melalui proses E- purchasing, dan pengadaan mebel tersebut sudah bisa dilaksanakan oleh pihak pengusaha, dan untuk nama sekolah yang akan menerima bantuan mebel tersebut sudah diberikan ke pihak pelaksana, adapun untuk nama sekolah penerima manfaat berupa mebel tersebut dan nama perusahaan yang melaksanakan kegiatan mebel tersebut, tanya ke pak ujang, karena saya tidak menyimpan datanya, datanya ada di pak ujang, jelasnya. 

Ujang salah satu staff Bidang Sapras diwaktu yang sama  dikonfirmasi terkait pelaksana kegiatan pengadaan mebel dan nama sekolah penerima manfaat, menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh atas nama perusahaan CV WKU , adapun nama sekolah yang mendapat penerima manfaat jumlahnya lebih dari seratus sekolah diantaranya, SDN Karangpawitan 3, SDN Plawad 1dan SDN Tegal sawah 1, ujarnya.  Tata

Perbaikan Balong ( Kolam ) Ikan Disekitaran Pemda Dua Oleh Dishub Diduga Tidak Transparan

Perbaikan Balong ( Kolam ) Ikan Disekitaran Pemda Dua Oleh Dishub Diduga Tidak Transparan

KARAWANG BICARA      

Karawangbicara.id | Pembangunan perbaikan Balong ( kolam ) di sekitaran Pemda dua oleh dinas perhubungan diduga tidak transparan diduga mengakali sumber anggaran pembangunan perbaikan Balong ( kolam ) ikan. 

Diduga akal - akalan oknum pejabat dinas perhubungan tersebut lagi memperbaiki Balong ( kolam ) ikan di sekitaran Pemda dua tidak ada papan informasi pekerjaan terkait sumber anggaran yang digunakan untuk perbaikan Balong ( kolam ) ikan.

Hasil dokumentasi Poto di lapangan hal tersebut diduga sangat merugikan publik, perbaikan kolam ikan disekitaran Pemda dua oleh dinas perhubungan karawang yang diduga tidak transparan. Jumat ( 05/06/2026 )

Pembangunan perbaikan Balong ( kolam ) ikan disekitaran Pemda dua oleh dinas perhubungan yang diduga tidak transparan terkait nilai anggaran yang bersumber dari mana.

Sampai saat ini berita di publikasikan tidak ada respon dari dinas terkait, bahkan pembangunan sedang berjalan pihak dinas terkait tidak ada yang bisa di hubungi. ( par )