Ketua DPC Peradi Karawang Sorot Dugaan Pelayanan Buruk Bank BJB Cabang Karawang
RE mengatakan, permintaan data rincian pinjaman—termasuk sisa kewajiban, bunga, hingga histori pembayaran—tidak mudah diakses.
Ia mengaku harus melalui proses berulang, permintaan tidak segera ditanggapi oleh pihak bank.
Ketua DPC Peradi Kabupaten Karawang, Asep Agustian, mengaku prihatin atas mencuatnya kasus dugaan pelayanan buruk yang dilakuka Bank BJB Cabang Karawang.
Menurut Asep, sebagai bank yang saham mayoritasnya dimiliki Pemprov Jabar, Pemprov Banten dan kabupaten/kota se-Jabar “Tanda Mata Untuk Negeri” yang mencerminkan komitmen Bank BJB untuk memberikan kontribusi terbaik, pelayanan prima dan nilai berkelanjutan kepada nasabah, masyarakat dan pemerintah di seluruh Indonesia.
“Slogan itu hebat, tapi saya pertanyakan, pelayanan primanya dimana? Ada juga bintang film Bary Prima. Tapi kan faktualnya kalau dari sumber berita sebelumnya ada keluhan dari ahli waris nasabah ketika meminta informasi data dan informasi atas pinjaman almarhum ayahnya, sulit didapatkan,” kata Askun (Asep Kuncir) kepada awak media, Senin (27/4/2026) sore.
Askun kembali mempertanyakan mengapa baru ketika ada permintaan klarifikasi dari awak media, pihak Bank BJB memberikan data informasi perjanjian kredit kepada RE.
“Apakah ketika sudah terendus oleh media maka pihak Bank BJB baru bereaksi, sama seperti kasus dahulu ada yang setor uang tengah malam atau dinihari ke Bank BJB. Jadi pelayanan primanya untuk siapa? Jadi kan sudah dipilah dan diskriminatif pelayanannya,” ujarnya.
Atas dasar itu, Askun kemudian mendesak kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa Bank BJB, dengan slogan yang dimilikinya tetapi pada kenyataannya telah merugikan nasabah.
“Kalau dibiarkan seperti ini terus nanti lama - lama masyarakat menarik uang yang disimpannya di Bank BJB untuk dipindahkan ke bank lain karena pelayanannya sudah tidak prima, tidak punya komitmen sesuai slogan,” ucapnya.
Askun melanjutkan, apalagi ada dugaan pihak Bank BJB mau menjual aset almarhum ES tanpa kesepakatan atau persetujuan dari ahli waris, lalu dikaitkan kembali kabar kredit tanpa agunan tetapi almarhum ES dimintai jaminan agunan.
“Mereka berdalih pakai aturan, pertanyaannya aturan mana yang mereka pakai. Masyarakat mau bayar saja dipersulit setengah mati. Bank BJB ini maunya apa sih? Mau merugikan nasabah atau mau cari panggung atau sensasi. Wajar bila bila ada nasabah yang meminta bantuan kepada media,” tegasnya.
“Petinggi Bank BJB Cabang Karawang agar diperiksa oleh OJK, kenapa selalu ada permasalahan di bank tersebut. Saya bukan mau mengotori atas kejadian ini, karena kejadian ( buruk ) ini sudah dua kali dilakukan, dahalu soal terima setoran ( titipan ) di tengah malam, sekarang ada lagi kasus seperti ini, meminta sebatas data saja dipersulit. Data diberikan baru setelah ada permintaan audiensi dari media, jadi sudah salah kaprah,” sambungnya.
Kata Askun, bila OJK punya taring maka periksalah segera Bank BJB dan kepada para nasabah yang punya simpanan atau mau meminjam di bank tersebut untuk berpikir ulang dengan cermat.
“Kasus dialami nasabah almarhum ES harus dijadikan cermin,cerminnya bukan cermin bagus tapi cermin tidak bagus,” ungkapnya sambil mempersilakan kepada pihak Bank BJB untuk menyanggah pendapatnya.
Askun mengingatkan keras kepada Bank BJB tidak bisa melayani nasabah dengan prima sesuai slogannya dan tidak humanis maka diprediksi tidak lama lagi bank itu ditinggal lari para nasabahnya.
“Saya pikir kepada para pejabat Pemkab Karawang, apakah mau berdiam diri ketika melihat nasabah yang notabenenya masyarakat Karawang diperlakukan seperti itu? Tarik tuh semua duitnya (Kas APBD) pindahkan ke bank lain,” pungkasnya. ( red )
