Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase dan Pendestrian Jalan Tuparev I Perlu Dievaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase dan Pendestrian Jalan Tuparev I Perlu Dievaluasi

KARAWANG BICARA      

karawang | Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Drainase dan Pendestrian Jalan Tuparev I dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan oleh atas nama perusahaan CV Sabda Emas Sejahtera dengan nilai kontrak Rp 9.891.337.500,-setelah melalui proses tender, yang panjangnya u- ditch tersebut tidak jelas, karena tidak tertera di papan informasi, dan kegiatan pelaksanaan proyek  tersebut perlu dievaluasi dan siapapun berhak untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pasalnya, sebelum pemasangan u- ditch seharusnya dipasang lantai kerja, karena galian untuk pasangan u- ditch tergenang air tidak dikeringkan, namun pada pelaksanaannya pemasangan lantai kerja dipasang blok blokan, begitu juga dengan kualitas tutup u- ditch, diduga kualitas barang tersebut disangsikan, karena diindikasikan tidak sesuai dengan spesifikasinya. 

Begitu juga galian tanah yang menjadi aset negara dipertanyakan, diindikasikan tanah galian tersebut diperjual belikan karena tidak jelas dibuang kemana, pelaksanaan kegiatan semacam itu terindikasi dapat menimbulkan kerugian negara.   

        

Konsultan pengawasan yang kami Terima infonya dari Ridwan dari Dinas PUPR Bidang SDA berinisial Odg saat dikonfirmasi karawangbicara.com, Selasa (6/10) via ponsel terkait pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis, juga saat dipertanyakan siapa nama kontraktor pelaksana kegiatan tersebut hanya mengatakan,  dilanjut  saja konfirmasinya ke kontraktor dilapangan, ujarnya.           

Konsultan pengawasan diharapkan terbuka dan dapat memberikan keterangan atau informasi yang trasparan dan akuntabel kepada kalangan dari berbagai pihak, agar hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diterima dan dipertanggung jawabkan. 

     

Kontraktor berinisial ARs saat dikonfirmasi karawangbicara.com, diwaktu yang sama terkait, pasangan lantai kerja yang penuh kubangan air, panjang drainase dan Pendestrian yang tidak tertera di papan informasi serta kualitas tutup u- ditch, ARs tidak menjawab secara signifikan, adapun terkait galian tanah yang diindikasikan dijual belikan  ARs mengatakan, tanah galian tersebut tidak diperjual belikan tapi, dibuang ketempat yang memang ada yang butuh dan ada tempatnya, tapi jaraknya jangan terlalu jauh, ujarnya. Tata

Menghadapi Kemarau Panjang, Pemkab Karawang Gelar Shalat Istisqa dan Perkuat Kolaborasi Pentahelix

Menghadapi Kemarau Panjang, Pemkab Karawang Gelar Shalat Istisqa dan Perkuat Kolaborasi Pentahelix

KARAWANG BICARA      

karawang | Menghadapi Kemarau Panjang, Pemkab Karawang Gelar Shalat Istisqa dan Perkuat Kolaborasi Pentahelix 

Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Shalat Istisqa secara berjamaah di Plaza Pemda Karawang pada Jumat (2/10/26) pagi. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karawang sebagai bentuk ikhtiar pemerintah dalam menghadapi dampak musim kemarau panjang yang melanda berbagai wilayah, khususnya di Kabupaten Karawang. 

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan, Shalat Istisqa tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah. 

"Tentunya hari ini, kami Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan kegiatan shalat istisqa' berjamaah, bersama-sama dimana keadaan hampir seluruh di Indonesia wabilkhusus di Kabupaten Karawang kita lihat kemarau panjang," ujarnya. 

Bupati Aep juga menegaskan, Pemkab Karawang telah berusaha dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terdampak salah satunya pendistribusian pasokan air bersih secara intensif melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berkolaborasi dengan pihak terkait serta memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) secara pentahelix. 

Lebih lanjut, Bupati Aep juga menyoroti pentingnya pasokan air bagi ketahanan pangan lokal, mengingat Kabupaten Karawang merupakan salah satu lumbung padi dengan areal persawahan yang sangat luas. 

"Hari ini kita meminta kepada Allah SWT dengan hati yang tulus dan ketuntasan kita melaksanakan shalat istisqa' memohon kepada Allah SWT semoga senantiasa Karawang diberikan keberkahan, diturunkan hujan. Sebagaimana kita ketahui Kabupaten Karawang ini memiliki lahan sawah yang sangat luas dan ini sangat dibutuhkan oleh para petani.," tambahnya. 

Menutup sambutannya, Bupati Aep menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat atas partisipasi dan dukungannya dalam menjaga keberlangsungan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Karawang. (par)

Bupati Aep Lantik Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional: Tekankan Kinerja, Loyalitas Untuk Masyarakat

Bupati Aep Lantik Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional: Tekankan Kinerja, Loyalitas Untuk Masyarakat

KARAWANG BICARA      

karawang | Bupati Aep Lantik Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional: Tekankan Kinerja, Loyalitas Untuk Masyarakat 

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengambil Sumpah Jabatan dan melantik Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta mengambil sumpah janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan di Aula Husni Hamid pada Jumat (2/10/26). 

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang terdapat 89 pejabat manajerial yang dilantik diantaranya 25 pejabat administrator, 55 pejabat pengawas dan 9 kepala puskesmas. Selain itu, juga dilaksanakan pengambilan sumpah/janji jabatan 50 pejabat fungsional dan pengambilan sumpah janji PNS sebanyak 2 orang CPNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 

Dalam arahannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengingatkan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk bertanggung jawab atas amanah yang diemban. 

"Saya menginginkan dengan jargon Karawang Maju mampu diwujudkan bersama. Saya minta kepada bapak ibu semua yang dilantik untuk bekerja bersama -sama. Tidak ada jual beli jabatan. Jabatan ini titipan yang diberikan sesuai dengan kinerja bapak ibu untuk kemajuan Karawang," lanjutnya. 

la juga menekankan pentingnya loyalitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah telah memenuhi hak-hak para pegawai, sehingga ia meminta para ASN untuk memberikan hak masyarakat berupa pelayanan publik dan kinerja terbaik. 

"Hak bapak/ibu sudah saya berikan, jadi saya mohon kepada bapak/ibu semuanya jangan sampai yang hari ini dilantik merasa tinggi (sombong). Saya minta loyalitas bapak/ibu dalam bekerja, kalau sudah kami berikan kepercayaan, harus bekerja dengan baik sesuai dengan rules dan aturan yang berlaku," ujarnya. (par)

Lansia di Kabupaten Karawang Terima Becak Listrik Dari Presiden RI Prabowo Subianto

Lansia di Kabupaten Karawang Terima Becak Listrik Dari Presiden RI Prabowo Subianto

KARAWANG BICARA      

karawang | Lansia di Kabupaten Karawang Terima Becak Listrik Dari Presiden RI Prabowo Subianto 

Sebanyak 220 unit becak listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diserahkan secara simbolis kepada para pengemudi becak di Kabupaten Karawang. Becak Listrik diserahkan langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN) di Aula Husni Hamid, Jumat (2/10/26). 

Bantuan tersebut diprioritaskan bagi para pengemudi becak lanjut usia (lansia) untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus meringankan beban fisik dalam menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari. 

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepedulian yang diberikan kepada pengemudi becak di Kabupaten Karawang. 

"Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengucapkan terima kasih, insyaallah ini semoga akan mengangkat kesejahteraan masyarakat Karawang khususnya pengemudi becak ini," ujarnya.

la juga berpesan kepada para penerima agar menjaga amanah tersebut dan tidak memperjualbelikan atau memindahtangankan unit yang telah diberikan. 

Terkait penyimpanan listrik di pangkalan becak, pemerintah daerah siapmenindaklanjuti hal tersebut untuk mempermudah mengisi daya baterai becak. 

"Kami akan sampaikan kepada camat untuk mengkontrol terkait kendala yang ada. Kami insyaallah akan tindaklanjuti juga terkait colokan listrik di pangkalan (becak)," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua YGSN Letjen TNI(Purn)Dr. Teguh Arief Indratmoko menjelaskan bahwa seluruh bantuan becak listrik disalurkan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun dan bersumber dari dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dengan target penyaluran sebanyak 25.000 unit pada tahun 2026. 

Inisiatif pengembangan becak listrik tersebut, lanjutnya lahir dari rasa empati mendalam Presiden Prabowo saat turun ke lapangan dan melihat langsung perjuangan para pengemudi becak kayuh, hingga akhirnya merealisasikan secara bertahap di seluruh Indonesia. (par)

Bantuan Mebel SMP Negeri 3 Karawang Timur belum dipakai menunggu Pembangunan RKB yang belum Dikerjakan

Bantuan Mebel SMP Negeri 3 Karawang Timur belum dipakai menunggu Pembangunan RKB yang belum Dikerjakan

KARAWANG BICARA      

karawang | SMP Negeri 3 Karawang Timur mendapat bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disbud) dengan nilai kontrak Rp 1.710.317.000,- yang dilaksanakan oleh atas nama perusahaan CV Abimanyu Tandang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang hingga saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan. 

    

Sementara sekolah tersebut  mendapat bantuan Mebel juga yang lebih awal diterima pihak sekolah, namun bantuan mebel untuk SMP Negeri 3 tersebut belum bisa dipakai, karena menunggu pembangunan RKB yang hingga saat ini belum dikerjakan, hal tersebut sangat disayangkan dengan mebel tersebut masih ada diluar sekolah, dikhawatirkan mebel tersebut kualitasnya akan minim saat nanti digunakan. 

      

Penjaga sekolah yang berada di lokasi dan tidak mau disebutkan identitasnya, saat dikonfirmasi karawangbicara.com, Senin (28/9) terkait bantuan mebel tersebut mengatakan, bantuan mebel tersebut masih baru, lebih dari seratus set tidak boleh dipakai atas perintah kepala sekolah pasalnya, mebel tersebut akan digunakan untuk kelas bangunan baru, sementara pembangunannya sampai saat ini belum ada pelaksanaan, sayang kalau mebel belum bisa dipakai, dikhawatirkan kursi tersebut kualitasnya menurun saat nanti dipakai, ungkapnya.    Tata

Dilokasi Proyek Pembangunan IPLT Jalupang tidak ada Direksi Keet kinerja Perencanaan dan cut and fill yang diangkut Dipertanyaka

Dilokasi Proyek Pembangunan IPLT Jalupang tidak ada Direksi Keet kinerja Perencanaan dan cut and fill yang diangkut Dipertanyaka

KARAWANG BICARA      

karawang | Dilokasi proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Jalupang dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) , dilokasi proyek tidak ada Direksi Keet, kinerja perencanaan dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kegiatan pembangunan proyek tersebut dipertanyakan pasalnya, Direksi Keet berfungsi sebagai kantor lapangan sementara atau pusat kendali operasional untuk mengoordinasikan, memantau dan mengelola seluruh kegiatan proyek kontruksi dari awal hingga selesai. 

    

Adapun pentingnya Direksi Keet dilokasi proyek kontruksi, karena berfungsi sebagai pusat koordinasi, administrasi, dan pengawasan langsung dilokasi proyek, namun dalam perencanaan pembangunan IPLT sepertinya tidak dianggap penting, hingga tidak tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), untuk itu, ini merupakan kinerja perencanaan dalam menyusun RAB dipertanyakan. 

      

Selain itu, ada pengikisan tanah atau vut and fill yang diangkut puluhan truk, diduga diperjual belikan pasalnya, di lokasi tidak ada yang memberi informasi tanah tersebut dibuang kemana, dan didalam uraian singkat yang keruk harusnya tanah lumpur bukan tanah kering, sehingga apa yang dilakukan dilokasi proyek dinilai tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga kegiatan yang terjadi dilapangan semacam itu dipertanyakan. 

      

Cepi pelaksana lapangan saat dikonfirmasi karawangbicara.com, Rabu (30/9) terkait Direksi Keet mengatakan, direksi keet tidak ada dalam rab, kita cuma sewa mes untuk kantor sementara, jadi kalau ada hal yang perlu dikoordinasikan, tempatnya di mes, sedangkan cut and fill diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ujarnya.

Darono Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saat dikonfirmasi karawangbicara.com, Kamis (1/10) terkait hasil perencanaan untuk pembangunan IPLT dan pengikisan tanah atau cut and file mengatakan, kalau perencanaan untuk kegiatan pekerjaan tersebut, itu ada konsultan perencanaan, dan untuk direksi keet memang tidak ada dalam rab, sedangkan untuk pengikisan tanah kering, yang seharusnya tanah lumpur, sesuai yang tertuang dalam uraian singkat, namun malah tanah kering yang diangkut, menurut darono, saat ini sedang kemarau jadi tanahnya kering, padahal itu awalnya rawa dan itu yang diangkut, karena memang harus dikikis, tidak menggunduk dilokasi, namun hal ini sudah diselesaikan oleh kadis, ungkapnya.    Tata

Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Karawang Pastikan Anggaran Perubahan 2026 Lebih Responsif

Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Karawang Pastikan Anggaran Perubahan 2026 Lebih Responsif

KARAWANG BICARA      

karawang | Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Karawang Pastikan Anggaran Perubahan 2026 Lebih Responsif 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang resmi setujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna yang digelar Rabu (30/9/2026). 

Kesepakatan ini dicapai setelah melalui serangkaian pembahasan dinamis antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang. 

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar, atas proses pembahasan yang konstruktif dan solutif dalam merumuskan penyesuaian alokasi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan daerah. 

"Melalui proses pembahasan yang dinamis, kritis, dan konstruktif, kita telah merumuskan penyesuaian program serta alokasi anggaran yang responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah," ujar Bupati Aep. 

Bupati Aep menyatakan, pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak lepas dari tantangan di tengah keterbatasan fiskal. Kendati demikian, sinergi yang terjalin mampu menyelesaikan persoalan defisit di awal pembahasan hingga akhirnya tercapai kesepakatan bersama. 

Adapun dalam Nota Kesepakatan Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah dan DPRD menetapkan lima pokok-pokok kebijakan fiskal, yakni: Penguatan kapasitas fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas dan efektivitas belanja daerah., percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik, penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan tata kelola keuangan daerah. 

Selain pengesahan Perubahan APBD 2026, agenda rapat paripurna tersebut juga menyepakati penyesuaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. 

Pemerintah daerah menyambut baik penyesuaian skala prioritas pembentukan produk hukum daerah tersebut guna memberikan kepastian hukum, mendukung kemudahan investasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (par)