BPBD Kabupaten Karawang Lakukan Asesmen dan Penanganan Darurat Banjir di Sejumlah Wilayah

BPBD Kabupaten Karawang Lakukan Asesmen dan Penanganan Darurat Banjir di Sejumlah Wilayah

KARAWANG BICARA      

Karawang,-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang melaksanakan kegiatan asesmen, monitoring, dan penanganan darurat bencana banjir di sejumlah titik terdampak di Kabupaten Karawang pada Jumat (20/2/2026). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam memastikan keselamatan masyarakat serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat banjir.

Kegiatan diawali dengan pemantauan langsung ke lokasi terdampak guna mengetahui kondisi riil di lapangan. Tim BPBD melakukan pendataan terhadap jumlah rumah yang terendam, fasilitas umum yang terdampak, serta kondisi infrastruktur. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk kebutuhan bantuan logistik dan evakuasi warga.

Selain asesmen, BPBD juga melakukan koordinasi dengan unsur TNI/Polri, aparat kecamatan dan desa, relawan, serta instansi terkait lainnya. Sinergi lintas sektor ini dinilai penting untuk mempercepat proses penanganan dan memastikan setiap kebutuhan masyarakat dapat tertangani secara tepat sasaran.

Dalam beberapa titik yang mengalami genangan cukup tinggi, petugas turut membantu proses evakuasi warga, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil. BPBD juga memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, termasuk penyediaan makanan siap saji, air bersih, serta dukungan layanan kesehatan darurat bagi warga terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan potensi peningkatan debit air. “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta segera melapor apabila terjadi kondisi darurat,” ujarnya.

BPBD mengingatkan warga di wilayah rawan banjir agar menyiapkan dokumen penting dan kebutuhan dasar dalam satu tas siaga, serta mengutamakan keselamatan apabila kondisi membahayakan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kewaspadaan dinilai menjadi kunci dalam mengurangi risiko korban jiwa.

BPBD Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam setiap situasi kebencanaan. Upaya monitoring dan penanganan akan terus dilakukan hingga kondisi dinyatakan aman dan situasi kembali kondusif.

Ferimaulana

Polsek Klari Gelar “Jumat Curhat”, Perkuat Sinergi dan Serap Aspirasi Warga

Polsek Klari Gelar “Jumat Curhat”, Perkuat Sinergi dan Serap Aspirasi Warga

KARAWANG BICARA      

Karawang– Dalam rangka mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat, Polsek Klari Polres Karawang Polda Jawa Barat kembali menggelar kegiatan “Jumat Curhat” di wilayah hukum Klari. Kegiatan yang menjadi program rutin ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Klari, Kompol H. Bambang Sumitro, SH., MM., bersama jajaran personel.

Program “Jumat Curhat” merupakan wadah komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, warga diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai keluhan, saran, maupun aspirasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan mereka.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Kapolsek Klari beserta anggota duduk bersama warga, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari isu keamanan lingkungan, kenakalan remaja, gangguan ketertiban, hingga permasalahan lalu lintas.

Kapolsek Klari, Kompol H. Bambang Sumitro, SH., MM., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Melalui Jumat Curhat ini, kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan harapan warga. Dengan komunikasi yang terbuka, kami dapat segera mengambil langkah-langkah preventif maupun solusi atas setiap permasalahan yang disampaikan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sinergitas antara kepolisian dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Menurutnya, peran aktif warga dalam memberikan informasi sangat membantu pihak kepolisian dalam mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

Sejumlah warga yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka merasa lebih leluasa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak kepolisian tanpa adanya jarak. Beberapa permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan arahan dan solusi konkret dari jajaran Polsek Klari.

Selain mendengarkan keluhan, jajaran kepolisian juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan, meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas, serta aktif dalam kegiatan ronda atau siskamling di lingkungan masing-masing.

Kegiatan “Jumat Curhat” ini diharapkan dapat terus menjadi sarana efektif dalam membangun komunikasi yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat. Dengan terjalinnya hubungan yang baik, diharapkan stabilitas keamanan di wilayah Klari dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Polsek Klari berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra yang siap mendengar, melayani, dan memberikan solusi demi terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga.

Ferimaulana

Karang Taruna Desa Tamelang Bergerak, Tambal Sulam Jalan Berlubang di Jalur Pantura Demi Keselamatan Pengguna Jalan

Karang Taruna Desa Tamelang Bergerak, Tambal Sulam Jalan Berlubang di Jalur Pantura Demi Keselamatan Pengguna Jalan

KARAWANG BICARA      

Purwasari, Karawang,– Kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan kembali ditunjukkan oleh Karang Taruna Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari. Secara swadaya dan penuh semangat gotong royong, para pemuda desa melakukan aksi penambalan jalan berlubang di sekitar jembatan Tamelang yang berada di jalur strategis Pantura, tepatnya di wilayah Kecamatan Purwasari.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kecelakaan lalu lintas (Lalin) yang kerap terjadi akibat kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Jalur Pantura sendiri dikenal sebagai salah satu urat nadi transportasi nasional yang menghubungkan berbagai daerah di Pulau Jawa, dengan intensitas kendaraan yang tinggi setiap harinya, mulai dari kendaraan pribadi hingga truk bertonase besar.

Aksi sosial tersebut dilaksanakan secara gotong royong oleh anggota Karang Taruna bersama sejumlah warga sekitar. Mereka membawa material tambal sulam secara swadaya dan bekerja sejak pagi hari demi memastikan lubang-lubang di badan jalan dapat tertutup sementara sehingga lebih aman dilintasi pengendara.

Jembatan Tamelang yang berada di wilayah Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, menjadi titik perhatian utama karena lokasinya yang cukup padat arus lalu lintas. Kondisi jalan berlubang di sekitar jembatan dinilai sangat membahayakan, terutama pada malam hari atau saat hujan turun, di mana lubang jalan kerap tidak terlihat jelas oleh pengendara.

Tokoh masyarakat setempat, Bapak Karmin, mengapresiasi langkah cepat dan inisiatif para pemuda Karang Taruna Desa Tamelang. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian generasi muda terhadap keselamatan masyarakat luas

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Karang Taruna. Ini adalah bentuk kepedulian nyata terhadap keselamatan pengguna jalan. Jalan berlubang ini sudah cukup lama dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Dengan adanya tambal sulam ini, setidaknya bisa meminimalisir risiko kecelakaan, khususnya di jalur Pantura wilayah Purwasari,” ujar Bapak Karmin.

Ia juga berharap adanya perhatian lebih lanjut dari pihak terkait agar perbaikan jalan dapat dilakukan secara permanen dan menyeluruh, mengingat jalur tersebut merupakan akses vital dengan mobilitas tinggi setiap harinya.

Kegiatan tambal sulam ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik jalan, tetapi juga menjadi pesan moral bahwa kepedulian terhadap lingkungan dan keselamatan bersama dapat dimulai dari langkah kecil dan inisiatif masyarakat sendiri.

Para pengguna jalan yang melintas pun menyampaikan rasa terima kasih atas aksi tersebut. Mereka merasa lebih aman dan terbantu dengan adanya perbaikan sementara yang dilakukan oleh Karang Taruna.

Melalui kegiatan ini, Karang Taruna Desa Tamelang menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Harapannya, sinergi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin demi menciptakan infrastruktur yang aman, nyaman, dan mendukung kelancaran arus lalu lintas di jalur Pantura, khususnya di Kecamatan Purwasari.

Ferimaulana

DPMD Karawang Pastikan Pelantikan 9 Kades Terpilih Segera Digelar, Proses Administratif Hampir Rampung

DPMD Karawang Pastikan Pelantikan 9 Kades Terpilih Segera Digelar, Proses Administratif Hampir Rampung

KARAWANG BICARA      

Karawang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang memastikan proses pelantikan sembilan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital atau e-voting yang digelar pada 28 Desember 2025 kini memasuki tahap akhir penyelesaian administrasi.

Kepala DPMD Karawang, Muhamad Syaefulloh, menegaskan bahwa tidak ada penundaan tanpa kejelasan terkait pelantikan tersebut. Saat ditemui usai kegiatan sosial pembagian takjil gratis di kawasan Bundaran Ramayana Karawang, Jumat (20/2/2026), ia menyampaikan bahwa seluruh tahapan tengah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pelantikan sembilan kepala desa hasil e-voting sedang dalam tahapan penyelesaian. Kami pastikan prosesnya berjalan dan tidak ada yang menggantung,” ujarnya kepada awak media.

Menurut Syaefulloh, tahapan yang saat ini dilakukan meliputi penyusunan dan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, verifikasi dokumen administrasi, hingga koordinasi lintas instansi terkait. DPMD juga telah mengundang para kepala desa terpilih untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang pelantikan resmi.

Ia menjelaskan bahwa apabila dihitung berdasarkan hari kerja sejak pelaksanaan pemungutan suara pada akhir Desember lalu, maka agenda pelantikan ditargetkan dapat dilaksanakan pada akhir Maret 2026. Adapun awal April 2026 menjadi batas akhir penyelesaian seluruh proses tersebut.

“Kami sedang mempersiapkan SK Kepala Desa dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi. Targetnya akhir Maret sudah bisa dilaksanakan pelantikan, dan awal April merupakan batas akhir sesuai ketentuan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkades serentak berbasis e-voting di Kabupaten Karawang menjadi salah satu terobosan dalam sistem demokrasi desa yang lebih transparan dan efisien. Meski demikian, publik sempat mempertanyakan kepastian jadwal pelantikan karena belum diumumkan secara resmi hingga pertengahan Februari.

Sembilan desa yang akan segera memiliki kepala desa definitif tersebut yakni Desa Jatisari (Kecamatan Jatisari), Desa Sarimulya dan Desa Cikampek Utara (Kecamatan Kotabaru), Desa Wanakerta (Kecamatan Telukjambe Barat), Desa Tanjungmekar (Kecamatan Pakisjaya), Desa Balongsari (Kecamatan Rawamerta), Desa Payungsari (Kecamatan Pedes), Desa Cikampek Selatan (Kecamatan Cikampek), serta Desa Cadaskertajaya (Kecamatan Telagasari).

DPMD menegaskan bahwa seluruh calon kepala desa terpilih pada prinsipnya telah memahami tahapan yang sedang berjalan dan tinggal menunggu penetapan tanggal resmi pelantikan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Syaefulloh menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas pemerintahan desa selama masa transisi ini. Ia berharap para kepala desa terpilih dapat segera menjalankan tugas dan program pembangunan desa begitu resmi dilantik.

“Kami ingin memastikan prosesnya matang, sehingga setelah dilantik, para kepala desa bisa langsung bekerja maksimal melayani masyarakat,” tegasnya.

Dengan hampir rampungnya proses administrasi tersebut, masyarakat di sembilan desa kini tinggal menantikan pengumuman resmi jadwal pelantikan yang akan menandai dimulainya masa jabatan kepala desa terpilih hasil Pilkades digital 2025 di Kabupaten Karawang.

Ferimaulana

KJPP SPR Karawang Berbagi di Bulan Ramadan, Sasar Pedagang Kecil hingga Pemulung

KJPP SPR Karawang Berbagi di Bulan Ramadan, Sasar Pedagang Kecil hingga Pemulung

KARAWANG BICARA      

Karawang – Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan sosial, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SPR Cabang Karawang menggelar aksi berbagi kepada masyarakat, Jumat (20/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan bersama jajaran internal serta Humas Karang Taruna Kelurahan Nagasari.

‎

‎Aksi sosial tersebut dipusatkan di depan Stasiun Karawang, kemudian dilanjutkan dengan menyisir kawasan Jalan Niaga hingga wilayah Interchange Karawang Barat. Bantuan dibagikan kepada para pedagang kecil, pemulung, pengamen, serta anak-anak yang ditemui di sepanjang lokasi kegiatan.

‎

‎Kepala Cabang KJPP SPR Karawang, Ahmad Munggaran, ST., MT., MAPPI (Cert), menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat.

‎

‎“Ramadan adalah momentum yang tepat untuk berbagi dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat, meski sederhana, serta menjadi pengingat bagi kami untuk terus hadir dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmad

‎

Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan Karang Taruna Nagasari menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan, karena para pemuda dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.

‎

‎Humas Karang Taruna Nagasari, yosep, mengapresiasi kolaborasi tersebut dan berharap sinergi antara lembaga profesional dan organisasi kepemudaan dapat terus terjalin, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

‎

‎Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh kehangatan. Warga yang menerima bantuan tampak antusias dan menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan.

‎

‎Melalui kegiatan ini, KJPP SPR Karawang berharap semangat berbagi di bulan Ramadan dapat terus tumbuh dan menginspirasi berbagai pihak untuk bersama-sama menebar kebaikan di tengah masyarakat.

‎

‎Karnata, Renal

Ketua Karang Taruna Nagasari Salurkan Bantuan Kipas Angin untuk Musala Al-Huda Rawakihujan

Ketua Karang Taruna Nagasari Salurkan Bantuan Kipas Angin untuk Musala Al-Huda Rawakihujan

KARAWANG BICARA      

‎Karawang – Ketua Karang Taruna Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Hari Mulyana, menyalurkan bantuan berupa kipas angin untuk Musala Al-Huda di wilayah Rawakihujan, yang satu lagi buat musala Ar - Sadah babakan karang anyar, Rabu (18/2/2026). Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan warga dalam beribadah, khususnya menjelang bulan suci Ramadan.

‎

‎Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung kepada pengurus musala dan warga setempat. Ketua RT Somad yang didampingi saudara Talim, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan Ketua katang taruna, 

‎

‎“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan kipas angin yang telah diberikan. Semoga Ketua Hari Mulyana selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran rezeki,” ujar RT Somad.

‎

‎Sementara itu, Hari Mulyana menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Karang Taruna terhadap fasilitas ibadah masyarakat, sekaligus untuk mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong di lingkungan Kelurahan Nagasari.

‎

‎Ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan meningkatkan kenyamanan jamaah saat melaksanakan ibadah di Musala Al-Huda, terutama saat kegiatan keagamaan di bulan Ramadan nanti.

‎

‎Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata peran Karang Taruna dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat, serta memperkuat hubungan antara pemuda dan warga di lingkungan setempat.

‎

‎Karnata, Renal

Ratusan Warga LFDH Datangi Kantor Bupati Karawang, Pertanyakan Legalitas Lahan Brimob di Cijengkol

Ratusan Warga LFDH Datangi Kantor Bupati Karawang, Pertanyakan Legalitas Lahan Brimob di Cijengkol

KARAWANG BICARA      

‎Karawang – Ratusan warga yang tergabung dalam Lembaga Forest Desa Hutan (LFDH) mendatangi Kantor Bupati Karawang, Kamis (19/02/2026), untuk mempertanyakan legalitas penguasaan dan pembangunan lahan oleh Korps Brigade Mobil di kawasan Cijengkol, Kabupaten Karawang.

‎

‎Warga menilai penggunaan lahan tersebut mengabaikan hak masyarakat yang telah lama menempati kawasan hutan melalui kerja sama resmi dengan Perum Perhutani.

‎

‎Perwakilan masyarakat menyampaikan, keberadaan warga di kawasan Cijengkol berawal dari Surat Keputusan Objek (SKO) hasil kerja sama antara Perhutani dan masyarakat desa hutan. Kerja sama tersebut, menurut warga, diketahui pemerintah desa, aparat kelurahan, hingga Bupati Karawang pada masa kepemimpinan sebelumnya.

‎

‎“Dasarnya jelas. Warga tinggal di sana karena tidak boleh ada lahan tidur. Itu diketahui kepala desa dan pemerintah daerah,” ujar salah satu perwakilan warga saat menyampaikan aspirasinya.

‎

‎Permasalahan muncul ketika lahan tersebut digunakan oleh Brimob berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 222 dan 462. Namun warga menilai SK tersebut tidak sah secara hukum karena konflik lahan dengan Perhutani belum diselesaikan, sebagaimana tercantum dalam klausul keputusan tersebut.

‎

‎“Di dalam SK KLH jelas disebutkan, jika konflik dengan Perhutani tidak diselesaikan, maka SK itu dinyatakan tidak berlaku. Itu bukan tafsir kami, tapi bunyi SK-nya,” tegasnya.

‎

‎Warga menyebut, pada tahap awal telah terjadi penyelesaian terhadap sekitar 10 orang warga dengan nilai kompensasi kurang lebih Rp2 miliar. Namun pada tahap kedua, proses justru menemui jalan buntu. Brimob disebut hanya menawarkan skema “ganti untung”, bukan ganti rugi, meski perhitungan tanaman telah dilakukan bersama.

‎

‎Karena tidak ada kejelasan pembayaran, warga akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang serta turut menggugat Pemerintah Daerah Karawang.

‎

‎Di tengah proses tersebut, Pemerintah Daerah Karawang sempat menjanjikan penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi. Namun hingga lebih dari tiga minggu berlalu, warga mengaku belum menerima informasi lanjutan.

‎“Kami menunggu itikad baik, tapi tidak ada kabar. Mediasi tetap berjalan di pengadilan, tapi dari pihak Brimob juga tidak ada langkah konkret,” ungkap warga.

‎

‎Persoalan semakin melebar setelah warga mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang. Dari hasil klarifikasi, warga mengaku tidak menemukan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun IMB untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di lokasi tersebut.

‎

‎Selain itu, warga juga mempertanyakan aktivitas galian tanah yang disebut dilakukan melalui kerja sama Brimob dengan perusahaan swasta. Mereka menilai tidak ada kejelasan terkait retribusi daerah dari hasil galian tersebut.

‎“Kalau lurah atau kepala desa bisa diminta setor retribusi sampai malam hari, kenapa ini tidak? Jangan ada perlakuan berbeda di hadapan hukum,” tegas perwakilan warga.

‎

‎Dalam forum mediasi, pihak Perhutani disebut hadir namun belum memberikan pernyataan tegas terkait penyelesaian konflik lahan. Warga pun meminta kejelasan peran dan tanggung jawab Bupati Karawang dalam proses pengambilan kebijakan.

‎

‎“Kami datang baik-baik. Kalau Bupati tidak terlibat, sampaikan secara terbuka. Kalau terlibat, kami minta dijelaskan secara hukum. Masyarakat hanya ingin kejelasan dan keadilan,” pungkasnya.

‎Hingga berita ini diturunkan, pihak Brimob, Perhutani, dan Pemerintah Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

‎

‎Karnata, Renal