Dalam pertemuan itu, Endang Sodikin menegaskan bahwa DPRD akan menjadwalkan ulang RDP lanjutan, karena pertemuan sebelumnya baru sebatas pembukaan dan belum membahas hasil audit teknis dari pihak berwenang.
“RDP pertama kemarin hanyalah pembukaan, bukan RDP final seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Karawang. Kami belum menerima hasil audit resmi baik dari Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan. Karena itu, kami belum bisa memberikan kesimpulan yang akurat,” ujar Endang Sodikin.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Karawang itu juga menyoroti sikap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Dr. Endang Suryadi, MARS, yang dinilai tidak kooperatif dan terkesan mengabaikan panggilan resmi DPRD dalam forum RDP.
Jika Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Endang Suryadi, MARS, terus bersikap tertutup dan tidak memberikan data yang diminta DPRD, kami akan pertimbangkan untuk mengusulkan pencopotannya kepada Bupati Karawang. Bila dalam satu bulan ke depan tidak ada perubahan sikap, kami akan ambil langkah tegas untuk meminta pencopotannya secara resmi,” tegas Endang.
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong percepatan hasil audit medis dari semua pihak berwenang agar kejelasan kasus ini segera terungkap secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Kami akan terus mengawal hasil audit dari Dinkes dan Kemenkes agar ada data konkret dari para ahli yang ditugaskan. Sehingga pada RDP berikutnya, kami bisa menyampaikan kepada publik dan keluarga korban secara detail dan transparan,” tambahnya.
Sementara itu, Feri Maulana menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Ketua DPRD Karawang yang tetap membuka ruang bagi lembaga kontrol sosial dan media untuk ikut mengawal proses penegakan hukum di sektor kesehatan.
Kami menghargai sikap Ketua DPRD Karawang yang berani dan transparan. Namun, kami juga berharap janji untuk menindak tegas pejabat yang tidak profesional — khususnya Kepala Dinas Kesehatan — benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat,” ujar Feri.
Feri juga menegaskan bahwa media Karawang Bicara akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, karena menyangkut hak-hak pasien dan integritas pelayanan publik.
Ini bukan hanya soal dugaan kelalaian medis, tetapi juga soal tanggung jawab moral dan hukum. Jika terbukti ada pelanggaran, harus ada sanksi tegas agar menjadi pelajaran bagi seluruh institusi kesehatan,” pungkasnya.
Karnata, Renal