Warga menilai, pembangunan perumahan di atas lahan yang sebelumnya merupakan area persawahan justru memperparah kondisi lingkungan sekitar. Pasalnya, lahan resapan air yang selama ini berfungsi menahan genangan kini telah diurug dan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.
Ketua RW 34, Aas Wardianto, menegaskan bahwa kehadiran perumahan tersebut telah dan akan semakin menambah risiko banjir di lingkungan warga.
“Dengan tidak adanya saluran pembuangan air yang jelas, pembangunan perumahan ini dipastikan hanya akan memperparah banjir di lingkungan kami. Yang tadinya sawah, sekarang diurug jadi perumahan,” tegas Aas, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, kondisi wilayah Kepuh Wareng selama ini sudah rawan genangan saat musim hujan. Alih fungsi lahan tanpa perencanaan drainase yang matang dikhawatirkan akan memperburuk situasi dan merugikan warga sekitar.
Sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat terkait evaluasi perizinan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, warga berharap pemerintah daerah dapat meninjau ulang izin pembangunan tersebut, terutama dari aspek dampak lingkungan.
Hal senada disampaikan Ketua RT 03, Nano, yang menyampaikan aspirasi warga secara tegas menolak pembangunan perumahan di wilayahnya.
“Saya selaku Ketua RT 03 menyampaikan aspirasi warga yang menolak adanya pembangunan perumahan di wilayah kami. Kami mohon kepada pihak terkait agar meninjau ulang perizinan atau hal-hal lain yang menyangkut dampak lingkungan,” ujar Nano.
Warga berharap pemerintah daerah, dinas terkait, serta pihak pengembang dapat turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan secara nyata, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh demi mencegah bencana banjir yang lebih parah di kemudian hari.
Karnata, Renal