Bagi warga, ini bukan sekedar jalan. Ini urat nadi aktivitas jalur anak sekolah, pekerja, lansia yang masih mencari nafkah, bahkan jalur pengantaran jenazah. Kini, semuanya terancam hilang tanpa kepastian.
“Kami bukan anti investasi. Tapi jangan injak hak warga,” tegas DD, tokoh masyarakat Ciwiru, Senin (20/10/2025).
“Silakan perusahaan pakai jalan, tapi harus ada pengganti. Dan jangan digeser keluar wilayah Ciwiru.”
Diam-Diam dan Tanpa Musyawarah
Warga menilai akar persoalan ini muncul karena minimnya komunikasi dan transparansi dari pihak perusahaan.
"Tidak ada sosialisasi, tidak ada musyawarah. Tahu-tahu jalan sudah masuk sertifikat perusahaan. Ini bukan soal menolak, tapi soal menghormati warga,” ungkap salah satu warga.
Informasi yang dihimpun, Kepala Desa Karanganyar sudah menyampaikan keberatan resmi kepada perusahaan, namun hingga kini belum ada tanggapan konkret dari pihak PPLI.
Tuntutan Warga Tegas dan Jelas
Warga menuntut tiga hal utama:
1. Jalan boleh dimanfaatkan perusahaan, asal ada jalan pengganti.
2. Jalan pengganti harus tetap di wilayah Dusun Ciwiru, bukan dialihkan ke dusun lain.
3. Musyawarah wajib dilakukan agar persoalan tidak melebar menjadi konflik sosial.
“Kami tidak minta macam-macam. Tapi kalau akses warga ditutup sepihak, itu sama saja menghilangkan hak hidup masyarakat,” tegas warga.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah desa dan pihak perusahaan.
Warga menunggu itikad baik. Jika pembiaran terus terjadi, gesekan sosial hanya tinggal menunggu waktu.
Penulis: Alim