Aksi damai ini digelar sebagai bentuk tekanan moral terhadap Pemkab Karawang agar tak sekadar menjadi penonton dalam ketimpangan upah dan lemahnya perlindungan tenaga kerja.
Dalam orasinya, perwakilan F.Sebumi menyampaikan 6 tuntutan utama:
1. Penetapan kebijakan upah yang adil dan tanpa diskriminasi antar sektor industri.
2. Kenaikan UMK berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan kepentingan investor.
3. Jaminan sosial pekerja yang nyata, meliputi BPJS Kesehatan, pensiun, dan perlindungan PHK.
4. Penegakan hukum ketenagakerjaan tanpa tebang pilih dan pembiaran.
5. Penghapusan sistem kerja eksploitatif seperti outsourcing dan kontrak harian lepas.
6. Penciptaan lapangan kerja yang layak dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pemerintah jangan hanya bicara investasi, tapi diam saat buruh diinjak martabatnya. Kami minta keadilan, bukan belas kasihan,” tegas salah satu orator aksi.
F.Sebumi menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak ditanggapi secara serius, aksi lanjutan dengan massa lebih besar bukan tidak mungkin digelar.
“Buruh adalah tulang punggung ekonomi, bukan objek eksploitasi. Kami ingin Karawang menjadi daerah industri yang juga ramah terhadap pekerja, bukan sekadar surga investor,” tegas Komite Cabang F.Sebumi–KBBI.
Para buruh kini menanti, apakah Pemkab Karawang berpihak pada rakyat pekerja, atau terus melindungi kepentingan korporasi semata.
Penulis:Ferimaulana