Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar: untuk apa proyek drainase digelontorkan jika dampaknya tidak terasa? Warga menyebut pembangunan hanya formalitas proyek, bukan solusi nyata untuk persoalan banjir musiman.
“Drainase katanya diperbaiki, tapi air masih naik ke jalan. Apa yang sebenarnya dibangun? Saluran atau ilusi?” ujar warga yang terjebak macet akibat genangan.
Sorotan tajam kini tertuju pada kinerja Bidang SDA yang dianggap tidak maksimal melakukan perencanaan teknis dan pemetaan wilayah rawan genangan. Banyak pihak menduga pembangunan dilakukan tanpa analisa hidrologi yang memadai, atau bahkan sekadar memenuhi serapan anggaran tahunan.
Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit fisik proyek serta transparansi penggunaan dana. “Kalau dibiarkan, publik hanya akan menjadi korban proyek asal jadi. Pejabat teknis jangan hanya hadir saat seremonial, tapi hilang saat bencana datang,” tegasnya.
Sampai saat ini, Dinas PUPR Karawang belum memberikan klarifikasi atau langkah konkret pasca-banjir. Masyarakat pun berharap bukan hanya tanggap darurat yang muncul, tapi langkah strategis yang benar-benar menjawab persoalan genangan kronis.
Penulis:Ferimaulana