Berdasarkan informasi resmi, proyek ini dikerjakan oleh PT. MBI Teruna Persada, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Karawang. Nilai kontrak pekerjaan tersebut mencapai Rp1.455.210.000, dengan masa kerja selama 75 hari kalender, mulai 13 Oktober hingga 24 Desember 2025. Proyek ini tercantum dalam kontrak 000.3.2/1932/SP/DISHUB.
Sorotan tajam pun datang dari berbagai elemen masyarakat, yang menilai proyek ini tidak memiliki urgensi dan terkesan hanya mempercantik wajah kota secara kosmetik tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami butuh jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan penerangan jalan di pelosok, bukan tiang dekoratif mahal hanya untuk estetika pusat kota,” ucap salah satu warga Karawang Barat.
Publik mempertanyakan urgensi proyek ini. Dalam kondisi daerah yang masih banyak kekurangan fasilitas publik, mengapa justru anggaran miliaran rupiah digunakan untuk hal yang dianggap ‘gimmick pembangunan’?
Masyarakat menuntut:
- Evaluasi total terhadap perencanaan anggaran Dinas Perhubungan.
- Transparansi atas urgensi dan manfaat proyek terhadap kepentingan umum.
- Audit atas nilai proyek yang dinilai tidak sebanding dengan output.
Jika pembangunan hanya untuk pencitraan, rakyat tetap merasakan gelapnya realita.
Penulis:Ferimaulana