Menurut Anggara, sebelum penyaluran dimulai pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Kutakarya, Babinsa Desa Kutakarya Suherlan, dan para ketua RT. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa BLT harus diberikan secara utuh kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Dari awal undangan datang, kami sudah koordinasi dengan kepala desa dan Babinsa. Instruksi kami jelas: tidak ada potongan. Kalau ada warga yang memberi secara sukarela, itu di luar mekanisme, dan tetap kami tanyakan lagi apakah benar-benar ikhlas,” ujar Anggara, Rabu (26/11/2025).
Pengawasan Diperketat
Menanggapi isu yang beredar, Anggara menegaskan bahwa ia akan meningkatkan pengawasan, terutama kepada para ketua RT, guna mencegah pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari proses penyaluran bantuan.
"Saya pasti ambil langkah tegas. Kami tekan kembali kepada ketua RT agar tidak melakukan hal-hal seperti itu,” tegasnya.
Ia berharap tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan momentum penyaluran bantuan, baik di tingkat RT maupun pihak lain yang mengatasnamakan pemerintah desa.
KPM dan Kendala Data Tak Valid
Desa Kutakarya tercatat memiliki 418 KPM penerima BLT Sementara Kesra. Namun, terdapat lebih dari 20 penerima yang tidak ditemukan alamatnya sehingga bantuan terpaksa dikembalikan (retur) ke PT Pos.
“Data tidak selalu valid. Banyak yang tidak ditemukan alamatnya, sekitar 20 lebih yang akhirnya diretur,” jelasnya.
Nilai Bantuan dan Sifat Program
BLT Sementara Kesra memiliki nilai Rp900.000 per KPM, mencakup tiga bulan sekaligus: Oktober, November, dan Desember. Anggara menegaskan bahwa bantuan ini bersifat sementara, bukan program reguler seperti PKH atau BPNT.
Teknis Penyaluran: Dipusatkan di Rumah RT
Berbeda dengan penyaluran bantuan reguler yang umumnya dipusatkan di satu lokasi, penyaluran BLT Kesra di Desa Kutakarya dilakukan di rumah-rumah ketua RT. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi risiko bagi para lansia yang kesulitan datang ke titik penyaluran terpusat.
"Kami khawatirkan lansia kalau harus ke satu titik. Jadi kami putuskan penyaluran di rumah RT. Bukan door to door, tapi per RT,” jelas Anggara.
Penyaluran dilakukan di 15 titik, sesuai jumlah RT dari lima dusun. Beberapa RT memiliki sedikit KPM, seperti RT 12 yang hanya empat penerima. Seluruh proses penyaluran mendapat pengawalan dari Babinsa, pendamping sosial kecamatan, serta monitoring pihak kecamatan.
Penulis: Alim