Pembongkaran dilakukan atas persetujuan pemilik yang mengakui bangunan berdiri di atas lahan negara milik PJT. Namun, proses pembongkaran tidak berjalan penuh. Pemilik meminta agar bagian depan bangunan tidak dibongkar lebih dulu karena mengklaim sebagian lahan tersebut adalah milik pribadi.
Sikap kompromistis pemilik pada satu sisi disambut baik, namun klaim tanah pribadi di area strategis itu memunculkan pertanyaan baru soal status kepemilikan lahan.
Pihak berwenang diminta untuk segera menelusuri keabsahan sertifikat lahan dan menegakkan aturan tata ruang tanpa pandang bulu. Pasalnya, kawasan tersebut selama ini rawan pelanggaran pemanfaatan aset negara.
Penulis:Ferimaulana