Pantauan di lokasi menemukan indikasi kuat bahwa pekerjaan dilakukan secara serampangan. Pilar-pilar halte dipasang tanpa waterpass, mengakibatkan posisi miring dan tidak sejajar. “Pemasangan pilar tidak presisi, bahkan besi sengkangnya tidak ngelot. Ini bukan hanya soal estetika, tapi menyangkut keselamatan,” tegas seorang pengamat konstruksi lokal.
Lebih parah lagi, kerangka halte menggunakan besi hollow tipis yang dinilai tidak layak menahan beban dalam jangka panjang. “Kalau begini cara kerjanya, ini bom waktu. Bisa roboh kapan saja dan membahayakan siswa dan pengguna jalan,” katanya menambahkan.
Bagian lantai pun tidak luput dari kritik. Pengecoran dilakukan secara asal, ketebalan minim, dan campuran semen sangat kurang. “Itu coran seperti hanya formalitas. Seharusnya dibongkar ulang, karena jelas tak memenuhi standar kekuatan beton,” ujar warga yang ikut mengawasi proyek sejak awal.
Masyarakat mendesak Dinas Perhubungan, Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri Karawang untuk segera turun tangan dan membuka penyelidikan menyeluruh. Proyek ini menjadi contoh buruk bagaimana anggaran publik yang cukup besar justru menghasilkan infrastruktur rendah mutu.
“Ini jelas patut dicurigai. Kuat dugaan ada kongkalikong dalam proses pengadaan maupun pengawasan. Kami minta Pemkab Karawang bersikap tegas,” ujar aktivis transparansi publik.
Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek lainnya. Publik menuntut transparansi total: dari RAB, pengawasan, hingga siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.
Bangunan halte ini mungkin kecil, tapi dampaknya besar. Ini bukan sekadar halte – ini simbol bagaimana uang rakyat dikelola.
Penulis:Ferimaulana