Menanggapi laporan yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Junaedi menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar dan justru mencoreng program resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sedang berjalan.
“Program ini murni kegiatan Pemprov Jawa Barat, bukan dari desa. Kami hanya menjalankan mandat teknis berdasarkan arahan dari BBWS dan PJT II. Tidak ada satu pun langkah yang kami ambil secara sepihak,” tegas Junaedi, Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan, proyek normalisasi yang dimulai sejak September hingga November 2025 telah melalui koordinasi teknis dan dokumen resmi. Pemerintah Desa Wadas, kata dia, hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif di lapangan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak provinsi dan instansi terkait.
Terkait tudingan bahwa tidak ada perencanaan dan keterlibatan ilegal, Junaedi menyebut hal itu sebagai penggiringan opini yang keliru. Ia juga membantah adanya pemaksaan penggunaan lahan warga di Dusun Karangsinom.
“Tidak ada yang dirugikan. Semua proses berada dalam jalur resmi dan legal. Ini bentuk penataan wilayah yang justru membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
Junaedi juga menyayangkan pelaporan tersebut karena dinilai mengganggu program penataan lingkungan dan infrastruktur yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa tidak akan tinggal diam karena tuduhan itu sudah mencemarkan nama baiknya sebagai kepala desa.
Sebelumnya, Elyasa Budiyanto, Ketua KAMI Karawang, melaporkan Junaedi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke KPK dengan nomor aduan 077/KAMI-KRW/XI/2025. Laporan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran dalam proyek normalisasi sungai dan irigasi di Karawang.
Pemerintah Desa Wadas berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta mendukung kelanjutan program strategis yang membawa manfaat nyata.
(Feri)