Awalnya, suasana di kediaman Juhdiana tenang. Dengan nada hati-hati, ia menegaskan perjuangan PDKT bukan untuk menyerang siapa pun.
“Kami tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tidak pernah mendiskreditkan pengurus. Justru sering kami puji, karena di tengah kesibukan mereka sebagai pejabat, mereka masih mau mengurus ini tanpa honor,” ujarnya kepada karawangbicara.id.
Namun ketenangan itu berubah seketika. Nada Juhdiana meninggi, tegas, dan penuh tekanan moral.
“Dana pensiun itu hak, bukan hadiah! Jangan kira kami mengemis!”
Suara Juhdiana mengeras ketika menyinggung isu dana 14 juta rupiah untuk purna bakti yang hingga kini tak kunjung jelas.
“Ini uang kami, iuran kami selama bertahun-tahun. Yang 14 juta itu bukan pemberian, tapi hak yang seharusnya diterima. Jangan diperlakukan seolah kami peminta-minta,” tegasnya.
Pernyataan itu menyebar cepat ke ratusan group WhatsApp pensiunan ASN Karawang, memicu gelombang reaksi keras. Banyak menilai pemerintah daerah terlalu lamban, tidak transparan, dan seolah buang badan atas kewajiban moral serta administratif ini.
580 Data Pensiunan Sudah Terkirim, Tapi Ketidakjelasan Masih Pekat
PDKT mencatat bahwa 580 pensiunan sudah selesai diverifikasi dan dikirim ke pihak terkait, baru setengah dari total sekitar 1.191 pensiunan, termasuk yang akan pensiun pada 2025.
Meski demikian, Juhdiana menyebut situasi masih relatif terkendali.
"Kalau pun ada yang belum terakomodir sekarang, saya yakin mereka tidak keberatan. Semua ada waktunya,” ujarnya.
Namun berbagai kelompok pensiunan mulai mempertanyakan mengapa proses yang seharusnya sederhana justru berlarut-larut tanpa arah.
Mayoritas Guru, Tapi Juhdiana Ingatkan: “Pensiunan Bukan Hanya PDKT”
Dari total anggota PDKT, sekitar 70 persen adalah tenaga pendidikan. Namun Juhdiana dengan tegas menolak narasi bahwa perjuangan mereka hanya untuk satu klaster.
"Kalau hanya PDKT saja yang dipikirkan, itu tidak adil. Pensiunan bukan hanya PDKT,” tegasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan purna bakti justru bisa menciptakan ketimpangan baru antar profesi ASN.
Isu Pemotongan 50 Persen: Rumor yang Membuat Suasana Mendidih
Di tengah penantian panjang, sebuah rumor liar beredar: dana purna bakti akan dipotong hingga 50 persen.
Juhdiana geram.
"Ada yang bilang uangnya dikebiri sampai 50 persen. Kebijakan 14 juta saja belum jelas pelaksanaannya,” ungkapnya.
Ia menilai pemerintah daerah cenderung tertutup dan enggan berdialog.
“Kenapa ketika kami menunggu begitu lama, tidak diberi waktu untuk menyampaikan aspirasi? Ada hubungan emosional antara kami dengan para pembina,” keluhnya.
Tekanan Publik Meninggi: Pemkab Karawang Diminta Jangan Diam
Pernyataan keras Juhdiana kini menjadi pemicu baru dalam polemik yang tak berkesudahan. Ketidakjelasan aturan, lambatnya pencairan, serta rumor pemotongan dana membuat hampir 1.200 pensiunan ASN menuntut jawaban resmi.
Jika Pemkab Karawang tidak segera membuka data dan memberi klarifikasi menyeluruh, banyak pihak memperkirakan gelombang ketidakpuasan dapat berubah menjadi protes besar, bukan hanya di Karawang, tapi juga dapat menjadi perhatian daerah-daerah lain.
Kini publik menanti: Apakah Pemkab Karawang berani membuka semua data dan kebijakan secara terang-terangan, atau justru membiarkan bara kemarahan pensiunan semakin membesar?
Penulis: Alim