Pengamat kebijakan publik Karawang, Asep Agustian (Askun), menilai jebloknya capaian tersebut mencerminkan pengelolaan yang amburadul dan tidak profesional. Padahal, sektor parkir merupakan salah satu potensi besar dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Jika pengelola tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, itu sudah masuk wanprestasi. Pemkab Karawang, khususnya Dinas Perhubungan, harus tegas, bila perlu putus kontrak kerja samanya," tegas Askun, Jumat (9/1/2026).
Menurutnya, membiarkan pengelola yang tidak mampu justru akan merugikan keuangan daerah. Ia juga mempertanyakan transparansi aliran setoran retribusi parkir dan mengingatkan agar Dishub tidak takut dengan gertakan pihak ketiga yang emosional ketika dievaluasi.
“Kalau memang merugi, tunjukkan buktinya! Di lapangan, seperti di sepanjang jalan Tuparev, kendaraan parkir membludak, karcis tak jelas, pengawasan minim. Ruginya di mana? Kalau ngaku rugi tapi tak setor, berarti pemda dikibuli,” tandasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya indikasi kebocoran dan praktik tak sehat di lapangan akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya sistem akuntabilitas yang jelas.
Askun mendesak agar Dishub segera melakukan audit kinerja dan keuangan, serta mengambil langkah tegas jika pengelola parkir terbukti melanggar. “Kalau mereka marah karena diancam putus kontrak, biarkan saja. Yang penting PAD masuk, bukan alasan klasik merugi terus-menerus,” pungkasnya.
Desakan untuk evaluasi sistem pengelolaan parkir kini makin kuat. Publik menanti, apakah Pemkab Karawang berani bertindak tegas untuk menyelamatkan potensi PAD yang selama ini bocor di tengah jalan.
Ferimaulana