Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE, di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Kantor Bupati Karawang, pada Jumat (06/03/2026). Agenda tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Inspektur Daerah, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Pertemuan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai implementasi otonomi daerah sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, menurutnya, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada kepala daerah semata, melainkan memerlukan kerja sama yang solid dari seluruh unsur birokrasi.
Bupati Aep menekankan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintahan daerah harus berjalan secara kolektif dan saling mendukung. Mulai dari Sekretaris Daerah, para kepala OPD, hingga perangkat di tingkat kecamatan dan kelurahan harus memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya melakukan berbagai langkah perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta penguatan sistem pengawasan internal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, dalam arahannya menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola potensi dan sumber dayanya secara optimal.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala daerah serta kekompakan dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah.
Menurutnya, kepala daerah tidak dapat menjalankan tugasnya secara sendiri, melainkan harus didukung oleh sistem birokrasi yang kuat, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Otonomi daerah bukan hanya tentang kewenangan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Di dalamnya ada peran Sekda, para kepala OPD, camat hingga lurah yang secara berjenjang membantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat agar dapat diimplementasikan dengan baik di daerah,” ungkapnya.
Cheka juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berbagai program pembangunan nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat transparansi, serta membangun sistem pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang semakin memahami peran strategisnya dalam pelaksanaan otonomi daerah sekaligus mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Karawang optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.
Ferimaulana