Aep menyebut, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah perlintasan rawan yang membutuhkan penanganan serius, yakni di kawasan Tanjungpura, Tuparev, Johar, Kosambi, Pancawati, dan Cikampek.
Ia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat turun tangan melakukan intervensi, sejalan dengan arahan Presiden terkait peningkatan keselamatan transportasi.
Untuk mempercepat proses, Aep telah meminta Dinas PUPR Karawang menyusun daftar prioritas perlintasan yang akan diusulkan, termasuk skema pembiayaannya. Dari enam titik tersebut, perlintasan di ruas Tuparev hingga Kosambi menjadi prioritas utama penanganan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, seluruh titik tetap akan diajukan ke pemerintah pusat agar dapat segera direalisasikan.
Aep juga menegaskan pilihannya pada pembangunan underpass dibandingkan flyover. Selain dinilai lebih hemat biaya, underpass dianggap memiliki dampak visual yang lebih minimal terhadap kawasan sekitar.
"Yang penting adalah keselamatan masyarakat. Kita ingin ada solusi nyata agar perlintasan ini tidak lagi membahayakan," katanya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif untuk menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan transportasi kereta api di Karawang.(Jri)