karawang | Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dipapan informasi tidak tertuang nilai anggaran kontrak terkait kegiatan proyek tersebut, hal seperti itu mencerminkan tidak adanya keterbukaan atau transparansi kepada publik, dan hal tersebut diindikasikan melanggar regulasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana Undang undang tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi dari badan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Pelaksanaan kegiatan yang baru dikerjakan tersebut dari BPKAD yang dikerjakan atas nama perusahaan CV Perkasa Utama Abadi dengan nilai kontrak yang tidak jelas, karena tidak adanya nilai kontrak dipapan informasi.
Umar kontraktor atau pelaksana kegiatan rehab kantor BPKAD tersebut, yang memakai nama perusahaan CV Perkasa Utama Abadi saat dikonfirmasi karawangbicara.com, melalui ponsel Kamis (30/7) mengatakan, draft nya dikasih seperti itu, kan bisa dilihat dari sirup atau non lelang, tapi menurut umar besok mau diganti kalau memang harus ada nilai kontrak di papan informasi, ujarnya. Tata
