Sekda Karawang mengikuti kegiatan tersebut dari Command Center Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Karawang, mewakili Bupati Karawang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap berbagai produk yang beredar di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen.
Turut hadir mendampingi Sekda dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat perangkat daerah, di antaranya Plt. Kepala Loka POM Karawang Jajat Setia Permana, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang.
Kegiatan pengukuhan UPT BPOM ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan. Dengan adanya unit pelaksana teknis yang semakin diperkuat, diharapkan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat dapat dilakukan lebih optimal dan menyentuh hingga tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Bone yang turut hadir secara virtual menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengawasi industri rumah tangga yang memproduksi pangan maupun obat tradisional. Menurutnya, banyak produk yang beredar di masyarakat berasal dari skala usaha kecil dan rumah tangga, sehingga perlu adanya pembinaan serta pengawasan secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa keamanan pangan dan obat tradisional menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat produk-produk tersebut dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk harus dilakukan secara ketat agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap bahan obat yang berpotensi mengandung zat berbahaya, termasuk yang berkaitan dengan narkotika dan zat adiktif lainnya. Menurutnya, pengawasan terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.
“Pengawasan yang kuat sangat penting, terutama terhadap produk pangan rumahan dan obat tradisional yang beredar di masyarakat. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memastikan produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas,” ujarnya.
Ia juga berharap kehadiran BPOM hingga ke tingkat daerah, bahkan hingga desa, dapat memperkuat sistem pengawasan yang selama ini masih memiliki berbagai tantangan. Dengan pengawasan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan berbagai potensi pelanggaran dapat dideteksi sejak dini.
Lebih lanjut disampaikan bahwa hingga saat ini masih ditemukan sejumlah produk pangan yang beredar dengan label yang belum terverifikasi atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi perhatian serius karena label produk merupakan salah satu informasi penting bagi konsumen terkait kandungan, keamanan, serta masa berlaku produk.
Melalui penguatan peran UPT BPOM di daerah, pemerintah berharap masyarakat dapat terlindungi dari berbagai produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Selain itu, para pelaku usaha juga diharapkan semakin memahami pentingnya mematuhi regulasi serta meningkatkan kualitas produk yang mereka hasilkan.
Dengan sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan sistem pengawasan terhadap obat dan makanan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang, dapat berjalan lebih efektif demi melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Ferimaulana