Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan lagi memberikan izin baru bagi minimarket yang hendak beroperasi hingga masuk ke lingkungan perkampungan. Menurutnya, keberadaan minimarket di kawasan jalan utama masih dapat diterima karena merupakan bagian dari aktivitas perdagangan yang sudah berlangsung sejak lama. Namun, ekspansi hingga ke dusun dinilai perlu dibatasi demi menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.
"Yang jelas saya tidak memberikan izin sampai masuk ke wilayah desa apalagi dusun. Kalau di jalan utama yang memang sudah ada sejak lama, itu berbeda karena sudah menjadi kawasan usaha yang berjalan," ujar Aep dikutip dari Ayo Karawang.
Kebijakan tersebut lahir dari berbagai pertimbangan dan evaluasi di lapangan. Pemkab Karawang menilai keberadaan minimarket yang terlalu dekat dengan lingkungan permukiman berpotensi menggerus omzet warung - warung kecil yang selama ini menjadi sumber penghasilan warga.
Aep mencontohkan polemik yang pernah terjadi di Desa Gintungkerta. Saat itu, keberadaan sebuah toko modern yang berdiri jauh di dalam wilayah permukiman memicu penolakan warga karena dianggap mengancam usaha pedagang kecil di sekitarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin investasi yang masuk justru menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, setiap rencana pendirian gerai modern harus mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu berusaha di wilayah tersebut.
Selain itu, Aep meminta masyarakat tidak mengaitkan penutupan sejumlah gerai minimarket di berbagai daerah dengan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes). la menilai keputusan membuka maupun menutup gerai merupakan murni pertimbangan bisnis perusahaan berdasarkan kondisi pasar dan perhitungan keuntungan usaha. ( par )