Pernyataan ini bukan sekedar retorika. Ia lahir dari akumulasi kemarahan, harga diri, dan solidaritas desa yang merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak yang dianggap melampaui batas kewenangan.
Dalam orasi penuh emosi, perwakilan aparatur desa menegaskan bahwa desa adalah fondasi bangsa yang tak bisa diremehkan.
“Desa ini ada sebelum negara lahir. Jangan pernah intimidasi kami, jangan pernah meremehkan kami!” tegasnya, Senin (6/4/2026).
Dengan lebih dari 75 ribu desa sebagai tulang punggung kehidupan nasional, dari sektor pangan hingga stabilitas sosial, pesan yang disampaikan sangat jelas: jangan ganggu desa jika tidak ingin berhadapan dengan kekuatan kolektif rakyat akar rumput.
Aksi ini dipicu dugaan intimidasi dan perlakuan tidak adil terhadap perangkat desa, termasuk yang terjadi di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Aparatur desa menilai tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.
Mereka menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan ruang bagi kesewenang-wenangan.
“Kalau tidak ada itikad baik, kami akan masuk ke ranah hukum,” ujar salah satu perwakilan.
Selain itu, tuntutan juga diarahkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Karawang, untuk menindak tegas oknum keamanan yang diduga melakukan penindasan.
Sorotan tajam juga ditujukan kepada pihak perusahaan. Massa secara terbuka menuntut PT Pertiwi Lestari untuk datang langsung dan menyampaikan permintaan maaf di hadapan publik desa.
“Kami tidak akan datang ke sana. Mereka yang harus datang ke sini, meminta maaf di hadapan kami!” seru massa.
Nada perlawanan kian mengeras ketika ancaman eskalasi aksi mulai disuarakan. Jika tuntutan tak direspons, gelombang aksi disebut akan diperluas dengan melibatkan solidaritas lintas desa hingga aktivis se-Jawa Barat.
“Kalau hari ini tidak ada jawaban memuaskan, maka revolusi akumulasi massa akan kita lakukan!” teriak massa, menandai bahwa aksi ini bisa menjadi awal dari gerakan yang lebih besar.
Di tengah memanasnya situasi, imbauan untuk tetap menjaga kondusivitas memang disampaikan. Namun tak bisa dipungkiri, emosi kolektif aparatur desa kini berada di titik didih.
Aksi ini bukan sekedar unjuk rasa biasa. Ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, ujian bagi supremasi hukum, sekaligus alarm keras bagi perusahaan dan pemerintah.
Kini publik menanti: apakah akan ada itikad baik untuk meredam konflik dan membuka jalan damai? Ataukah Karawang justru menjadi titik api lahirnya gelombang perlawanan desa yang lebih luas?
Satu seruan terus menggema, menguat, dan sulit dibendung:
“Hidup Desa! Hidup Desa! Hidup Desa!”
Penulis: Alim