Hal tersebut disampaikan usai kegiatan rotasi dan mutasi sebanyak 353 kepala sekolah tingkat SD dan SMP yang digelar di SMPN 2 Telukjambe Timur, Kamis (2/4/2026).
Dalam arahannya, Bupati Aep secara tegas meminta para guru untuk tidak takut mengungkap indikasi kecurangan dalam penyaluran program MBG. Ia bahkan membuka ruang pelaporan secara langsung, termasuk melalui media sosial sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
“Tidak usah takut kalau terjadi kecurangan dalam penyaluran MBG. Laporkan saja langsung ke saya. Kalau tidak sempat, silakan upload di media sosial, nanti akan kami tindaklanjuti,” tegasnya di hadapan para kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Menurutnya, peran guru sangat strategis sebagai garda terdepan dalam mengawasi jalannya program di lingkungan sekolah. Dengan keterlibatan aktif para tenaga pendidik, potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.
Terlebih, lanjut Aep, nilai anggaran yang beredar dalam program MBG di Karawang tidaklah kecil. Ia menyebutkan bahwa total perputaran anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun, sehingga pengawasan ketat menjadi sebuah keharusan.
“Anggarannya sangat besar. Maka harus kita pastikan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen pendidikan untuk bersama-sama menjaga integritas dalam pelaksanaan program, demi kepentingan para siswa sebagai penerima manfaat utama.
“Ini uang negara, uang rakyat. Jangan sampai bocor. Jangan sampai disalahgunakan. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk menjaganya,” tambahnya.
Langkah tegas yang diambil Bupati Karawang ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis partisipasi. Dengan melibatkan guru sebagai pengawas langsung di lapangan, diharapkan setiap indikasi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
Selain itu, keterbukaan jalur pelaporan, termasuk melalui media sosial, juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk ikut mengawal jalannya program.
Di sisi lain, rotasi dan mutasi ratusan kepala sekolah yang dilakukan pada kesempatan tersebut juga dipandang sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di Karawang.
Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab, mengingat besarnya dana yang dikelola serta dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap seluruh program pendidikan, termasuk MBG, dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta bebas dari praktik kecurangan yang merugikan masyarakat.
Ferimaulana