Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, secara tegas menyatakan dukungannya agar tarif parkir di RSUD Karawang dievaluasi bahkan digratiskan.
“Saya setuju kalau parkir RSUD Karawang digratiskan saja. Atau minimal diberlakukan tarif flat, misalnya cukup Rp2.000 tanpa hitungan per jam,” tegas Asep Agustian, Jumat (3/4/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Askun itu, mayoritas pengunjung RSUD Karawang merupakan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, termasuk pasien pengguna BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut dinilai membuat kebijakan tarif parkir per jam menjadi beban tambahan yang tidak adil.
Ia menyoroti realitas di lapangan, di mana keluarga pasien sudah terbebani biaya transportasi, konsumsi, hingga kebutuhan lainnya selama mendampingi pasien.
“Datang ke rumah sakit sudah keluar biaya bensin. Menunggu pasien juga butuh makan dan minum. Jangan lagi ditambah beban dengan tarif parkir yang mahal,” ujarnya.
Askun pun mendesak Bupati Karawang, Aep Saepulloh, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tarif parkir tersebut.
Menurutnya, kebijakan parkir di fasilitas layanan publik seperti RSUD tidak seharusnya disamakan dengan pusat komersial seperti mal atau hotel. RSUD, kata dia, adalah bagian dari pelayanan dasar yang dibiayai oleh pajak masyarakat.
“Layanan publik itu seharusnya gratis. Masyarakat sudah bayar lewat pajak. Kalau mau tingkatkan PAD dari parkir, jangan di tempat layanan publik seperti RSUD. Masih banyak sektor lain yang bisa digarap,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan tuntutan yang jelas: parkir RSUD Karawang harus digratiskan atau minimal diberlakukan tarif flat yang tidak memberatkan masyarakat.
“Kesimpulannya, gratiskan parkir RSUD atau cukup tarif flat. Jangan bebani masyarakat kecil dengan sistem tarif per jam,” pungkasnya.
Ferimaulana