Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh ASN berkomitmen penuh terhadap kewajiban mereka sebagai pelayan publik.
Sidak kali ini dibagi ke dalam 6 tim monev yang tersebar di berbagai instansi. Wakil Bupati Karawang bersama Sekretaris Daerah memimpin langsung Tim 4 ke Pemda 2 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Turut mendampingi dalam monev tersebut Inspektur Daerah, Kepala Bagian Renkeu, serta Analis SDMA Ahli Muda BKPSDM Karawang.
Dalam arahannya, Sekda Karawang memberikan teguran bagi pegawai yang masih mencoba melonggarkan jam kerja. Sesuai aturan, batas masuk kerja tepat waktu adalah pukul 07.45 WIB.
Kelonggaran yang diberikan selama ini ditujukan untuk optimalisasi pelayanan publik, bukan untuk disalahgunakan.
"ASN itu dibungkus dengan seragam dan dibalut oleh aturan-aturan. Kemudahan yang telah diberikan jangan disalahgunakan. ASN ini cerdik menyikapi situasi, tapi jangan mengsiasati cuti dengan izin dadakan. Begitu dengar ada sidak baru mengajukan izin ini tidak berlaku lagi!" tegas Sekda.
Sidak ini mengusung dua tujuan utama: 1. Memantau tingkat kehadiran pegawai di momen libur panjang. 2. Memastikan optimalisasi pelayanan publik berjalan tanpa hambatan.
Bagi pegawai yang terbukti tidak hadir tanpa alasan yang sah pada hari ini, sanksi diwajibkan untuk mengikuti apel khusus pada hari Senin mendatang di Plaza Pemda Karawang.
Pemerintah Daerah tidak akan segan mengambil langkah yang lebih jika disiplin pegawai tidak membaik. ASN diminta memenuhi kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Tidak hadir pada saat WFH/WFO dianggap tidak masuk bekerja dan akan dipotong TPP 1 hari kerja tidak dibayarkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Karawang menekankan bahwa tingkat kehadiran dan kebersihan lingkungan kerja merupakan prioritas utama.
"Kehadiran dan pelayanan kebersihan kerja menjadi prioritas utama kita. Kita harus kerja bersama dan mendukung penuh program Pak Bupati," ujar Wabup menutup arahannya. ( par )